JAKARTA, KOMPAS.com- DPR RI diminta mengawasi pengerahan pasukan dari luar Papua yang dinilai menjadi biang keladi semakin buruknya situasi keamanan di Papua. DPR juga harus membangun pengawasan ketat terhadap mobilisasi pasukan di wilayah rentan konflik terutama Papua.
"Harus ada rekomendasi politik DPR sebelum Presiden RI mengeluarkan pernyataan politik terkait penerapan kebijakan keamanan di suatu daerah," kata Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar seusai pertemuan dengan Komisi I DPR, Kamis (17/11/2011).
Kontras juga berharap Komisi I DPR RI melakukan public hearing secara marathon dengan seluruh stake holder terkait penyelesaian problem Papua.
Diharapkan dari public hearing tersebut bisa terkumpul gagasan-gagasan genial untuk mengelola perdamaian di Papua. Terkait soal keadilan bagi warga Papua, Haris meminta pemerintah juga dapat memikirkan agenda pemberian amnesti bertahap kepada tahanan atau narapidana politik Papua.
Dari catatan KontraS setidaknya ada 40 lebih orang yang hingga kini masih berstatus sebagai tapol atau napol Papua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.