Awasi Nota Kesepakatan PRT

Kompas.com - 21/11/2011, 22:30 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

SUKABUMI, KOMPAS.com- Pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga ke Malaysia mulai 1 Desember mendatang harus dibarengi dengan pengawasan terhadap nota kesepakatan kedua negara mengenai perlindungan.

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, belum akan membuka pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sebelum ada surat resmi pencabutan moratorium itu. Nota kesepakatan yang terkait perlindungan tenaga kerja itu harus diawasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

"Jangan sampai berbagai kasus penindasan yang menimpa pekerja Indonesia di waktu lalu terjadi kembali," kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Sukabumi, Jejen Nurjanah, Senin (21/11/2011).

Menurut Jejen, pengawasan bisa dilakukan sejak pembuatan visa kerja di kantor imigrasi. Dalam visa tersebut seharusnya ditegaskan bidang pekerjaan yang akan dilakoni sang pengaju. "Sebab selama ini sering terjadi kasus pembantu rumah tangga dipekerjakan sebagai pekerja seks pada malam harinya," lanjut Jejen.

Hal lain yang kerap dilanggar, menurut dia, adalah persetujuan terkait jam kerja. Seringkali pembantu rumah tangga dipekerjakan lebih dari delapan jam sehari, bahkan tanpa ada hari libur setiap pekannya. Oleh karena itu, lanjut Jejen, calon majikan juga harus mengetahui kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelumnya, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengungkapkan, moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia akan dicabut mulai 1 Desember mendatang.

Pencabutan moratorium itu menyusul penandatanganan nota kesepahaman tentang perlindungan TKI antar menteri tenaga kerja kedua negara pada Mei lalu di Bandung. Beberapa poin perlindungan tersebut antara lain, paspor pekerja disimpan sendiri oleh yang bersangkutan. Selain itu, pekerja berhak memperoleh libur satu hari dalam seminggu. Pembayaran gaji dilakukan dengan cara transfer lewat bank, dan pemotongan gaji maksimal 1.800 ringgit (sekitar Rp 5 juta).

Tidak mengirim

Meskipun pemerintah pusat melalui BNP2TKI telah memastikan mencabut moratorium itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi. Selama ini kami hanya mengetahui hal itu (pencabutan moratorium) dari media massa.

"Selama belum ada surat pemberitahuan resmi, kami tidak akan mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia," ujar Kepala Seksi Penempatan Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Ismail.

Menurut Ismail, hingga pertengahan November 2011 telah terdaftar sedikitnya 4.200 calon tenaga kerja asal Kabupaten Sukabumi yang siap berangkat ke luar negeri. Salah satu penyebab belum terserapya tenaga kerja tersebut adalah penghentian pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sejak 2009, dan Arab Saudi sejak Agustus 2011.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Work Smart
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Whats New
Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Whats New
Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

Whats New
Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

Whats New
Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

Rilis
Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Whats New
Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Whats New
Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.