DPR Tagih Janji Menkeu Soal BBM Kereta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan DPR bulan Oktober 2011 sudah menyetujui untuk mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak untuk kereta api.

"Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda realisasi janjinya sekaligus segera menjelaskan hal itu kepada publik," demikian disampaikan anggota DPR, Yudi Widiana Adia, di Jakarta, Rabu (23/11/2011), menanggapi rencana mogoknya Serikat Pekerja (SP) PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) pada 6 Desember nanti.

"Dalam rapat kerja tersebut, kami telah mendesak Menkeu untuk memberi subsidi bagi angkutan kereta api dan dia sudah setuju. Sayangnya, realisasinya masih belum konkret," ujar Yudi.

Lebih lanjut, Yudi mengatakan, mogok kerja yang diancamkan oleh SP PT KAI jelas akan mengganggu kegiatan masyarakat yang terbiasa menggunakan kereta api untuk beragam aktivitasnya. Oleh karena itu, Yudi mendesak pemerintah membuka dialog dengan pihak SP PT KAI agar mereka membatalkan rencananya itu.

Yudi juga menyayangkan ketidakseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan transportasi massal atau angkutan publik. Selain menguntungkan warga, pengembangan transportasi publik juga berdampak pada kondisi kemacetan lalu lintas.

Saat ini, kemacetan parah di kota besar sudah merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Diperkirakan pada 2020 kerugian ekonomi per tahun akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 65 triliun. Sementara untuk Kota Bandung kerugian mencapai Rp 35, 4 triliun per tahun pada 2030.

Itu disebabkan pembenahan dan pembangunan transportasi massal harus dimulai dari sekarang agar kerugian yang diderita masyarakat akibat kemacetan tidak semakin besar.

Saat ini masyarakat harus merogoh kocek hingga 30 persen dari total penghasilan untuk keperluan transportasi. Bandingkan dengan warga Afrika Selatan yang hanya 10 persen dan Amerika Serikat yang hanya 4,86 persen dari penghasilan mereka.

Kebutuhan BBM untuk kereta api mencapai 60 juta kiloliter per tahun. PT KAI harus membeli BBM dengan harga Rp 9.000 per liter, sedangkan bus dan truk angkutan membeli seharga Rp 4.500 per liter karena disubsidi. Padahal dengan menggunakan angkutan kereta, baik angkutan penumpang maupun logistik akan jauh lebih efisien.

"Bisa saja diawali dengan angkutan kereta logistik khusus bahan pangan atau sembako, BBMnya disubsidi. Itu juga untuk merangsang beralihnya penggunaan angkutan kereta untuk distribusi pangan atau sembako agar harga di tingkat konsumen bisa lebih murah," ujar Yudi.