Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuota BBM Subsidi Habis, Pemerintah Tidak Disiplin

Kompas.com - 08/12/2011, 11:11 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Satya Widya Yudha, menilai bahwa kuota bahan bakar minyak bersubsidi, sebesar 40,49 juta kiloliter, yang habis sebelum akhir tahun, menandakan tata kelola BBM subsidi yang tidak disiplin oleh pemerintah. "Ini berarti tidak ada kedisiplinan dalam tata kelola BBM subsidi," ujar Satya kepada Kompas.com, ketika ditanyai mengenai usul yang akan diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia kepada DPR untuk menambah kuota BBM subsidi, Kamis (8/12/2011).

Terhadap hal ini, Satya menuturkan, pemerintah seharusnya bisa melakukan pengetatan konsumsi volume BBM tersebut. Dengan habisnya kuota ini, pemerintah mau tidak mau  harus membayar kelebihan tersebut, yakni melalui Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Padahal, kata dia, SAL itu sendiri adalah cerminan dari tidak terserapnya anggaran oleh pemerintah. Dengan demikian, berarti ada target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai. Jika dana berlebih ini digunakan untuk membiayai kelebihan kuota BBM subsidi, yakni sebesar 500.000 hingga 1 juta kiloliter yang diajukan Kementerian ESDM, maka ini tidak baik. "Uang ini seharusnya untuk pembangunan infrastruktur. Uang untuk menggerakkan ekonomi. Bukan untuk BBM subsidi," ujar Satya.

Selain itu, terang dia, hal yang juga perlu diperhatikan adalah berapa sebenarnya volume tambahan BBM subsidi yang dibutuhkan pemerintah. Jika mengacu pernyataan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, akhir November lalu, kuota BBM subsidi telah habis pada minggu ketiga November. "Padahal akhir tahun ini, prognosis kelebihan kuota mencapai 1,4 juta kiloliter. Kami belum tahu apakah ini akan dibayar atau tidak," ungkap Karen.

Sementara itu, Rabu (7/12/2011), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Legowo menyatakan, subsidi akan habis pada minggu ketiga Desember mendatang. Oleh sebab itu, Evita menyebutkan, kementeriannnya akan bertemu dengan DPR untuk meminta tambahan kuota BBM subsidi sebesar 500.000 hingga 1 juta kiloliter. "Ini mesti dicek dulu," tutur Satya. Pasalnya, jumlah tambahan kuota BBM subsidi yang diminta tentu akan menentukan berapa dana yang dibutuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com