Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Redenominasi Rupiah Harus Sampai Pelosok

Kompas.com - 12/12/2011, 07:24 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik, Djamal mengharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya (redenominasi) hingga ke pelosok Tanah Air. Menurut Djamal, ini penting demi mencegah spekulan mengambil keuntungan dari masyarakat yang tidak mendapatkan informasi.

"Kalau itu (redenominasi) tidak bisa terkomunikasi dengan baik, spekulan yang muncul," ucap Djamal ketika dihubungi Kompas.com, Minggu ( 11/12/2011 ). Menurut dia, pemahaman mengenai redenominasi tidak bisa hanya sekedar di tingkat masyarakat kota, kalangan perbankan,dan pegawai perkantoran. Masyarakat daerah pun musti tahu apa itu penyederhanaan nominal rupiah yang sekarang ini sedang dibahas dalam bentuk Rancangan Undang-undang Redenominasi Uang.

"(Bentuk geografis) kita kan berpulau-pulau," tambah dia. Kondisi yang demikian tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Termasuk sosialisasi hingga ke daerah perbatasan.

Djamal menilai, jika masyarakat yang ada di daerah bisa mengerti dengan baik apa itu redenominasi maka kebijakan baru ini tidak menjadi masalah. "Kalau masyarakat bawah tersosialisasi, (redenominasi) tidak masalah," ucap dia.

Jika tidak, sebut Djamal, hal yang pernah terjadi saat pemerintah melakukan sanering (pemotongan nilai uang) sekitar tahun 1960 -an yakni spekulan bisa datang ke desa-desa. Mereka datang menakuti masyarakat setempat bahwa uang yang dipegang tidak akan laku lagi, dan menawarkan pecahan uang yang baru dengan nilai yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. Misalnya, dengan redenominasi uang Rp 10.000 seharusnya menjadi Rp 10, tetapi karena ulah spekulan masyarakat mau saja menerima Rp 9. Dengan kondisi ini, terang Djamal, tentu masyarakat akan rugi. "Daya beli masyarakat jadi turun, (dan bisa) terjadi deflasi," tuturnya.

Inflasi yang rendah hingga deflasi bisa terjadi seiring dengan turunnya daya beli masyarakat tersebut. Ini, kata dia, belum tentu berarti baik. Deflasi itu baik jika kondisi ekonomi dalam keadaan normal. Jika deflasi terjadi dalam situasi ekonomi yang stagnan, maka itu pertanda yang tidak baik.

Di sisi lain, redenominasi pun bisa berakibat pada terjadinya inflasi. Ini karena kemungkinan terjadi pembulatan harga barang ke atas seiring dengan penyederhanaan nominal rupiah. Perihal ini pernah disampaikan oleh Pelaksana tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, risiko inflasi harus diwaspadai sedini mungkin dari diberlakukannya redenominasi. "(Hal yang) harus diwaspadai dari redenominasi terutama adalah inflasi," ucap Bambang, di Nusa Dua, Jumat ( 9/12/2011 ).

Djamal pun tidak menampik kemungkinan ini. Bahkan, ia menerangkan, inflasi pasti akan terjadi. Solusinya, adalah pemberlakuan pecahan sen oleh pemerintah. "Pemerintah harus menggunakan sen-sen yang meng-cover itu (pembulatan harga ke atas)," ucap dia.

Saran ini juga sempat dikemukakan oleh ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan. Fauzi berpendapat pecahan sen bisa mengantisipasi terjadinya pembulatan harga barang di pasar domestik. Dengan begitu, pembulatan bisa tidak terlalu tajam. "Kan, pembulatan itu bisa diperkecil," ujar Fauzi.

Jadi, terang Djamal, kemungkinan dampak redenominasi terhadap inflasi pasti besar terjadi. Namun, ia menegaskan, hal itu tidak sampai menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. "(Pengaruh inflasi) pasti ada tapi tidak seperti yang kita bayangkan (di mana) negara tidak terkendali," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cara Mudah Transfer OVO ke GoPay dan Sebaliknya

    Cara Mudah Transfer OVO ke GoPay dan Sebaliknya

    Spend Smart
    Mengenal Apa Itu Prinsip Pareto: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya

    Mengenal Apa Itu Prinsip Pareto: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya

    Earn Smart
    Anggaran Kesehatan 2024 Jadi Rp 187,5 Triliun, Ini Daftar Alokasinya

    Anggaran Kesehatan 2024 Jadi Rp 187,5 Triliun, Ini Daftar Alokasinya

    Whats New
    Simak Cara Beli E-Meterai untuk Berkas CPNS dan PPPK 2023

    Simak Cara Beli E-Meterai untuk Berkas CPNS dan PPPK 2023

    Whats New
    Dukung UMKM, Grup Modalku Dapat Fasilitas Pendanaan Rp 414 Miliar

    Dukung UMKM, Grup Modalku Dapat Fasilitas Pendanaan Rp 414 Miliar

    Rilis
    Asiamoney Award 2023, Bank Mandiri Dianugerahi 'Best Bank for Digital Solution in Indonesia'

    Asiamoney Award 2023, Bank Mandiri Dianugerahi "Best Bank for Digital Solution in Indonesia"

    Rilis
    Ada Aturan Baru, PPK Kini Bisa Mutasi Pejabat yang Belum Menjabat Selama 2 Tahun

    Ada Aturan Baru, PPK Kini Bisa Mutasi Pejabat yang Belum Menjabat Selama 2 Tahun

    Rilis
    ATM Link Diperbaharui, Bakal Tersedia 335 Fitur Baru dari Bank Himbara

    ATM Link Diperbaharui, Bakal Tersedia 335 Fitur Baru dari Bank Himbara

    Whats New
    Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB: Jangan Sekadar Seremoni, tapi Fungsinya Tak Tercapai

    Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB: Jangan Sekadar Seremoni, tapi Fungsinya Tak Tercapai

    Whats New
    Bos BTN Targetkan Akuisisi Bank Syariah Rampung Tahun Ini

    Bos BTN Targetkan Akuisisi Bank Syariah Rampung Tahun Ini

    Whats New
    Kementerian Keuangan Buka 213 Lowongan Kerja PPPK, Disabilitas Bisa Daftar

    Kementerian Keuangan Buka 213 Lowongan Kerja PPPK, Disabilitas Bisa Daftar

    Work Smart
    Reformasi Birokrasi Tercapai, Tukin PNS Bisa Naik 30 Persen

    Reformasi Birokrasi Tercapai, Tukin PNS Bisa Naik 30 Persen

    Whats New
    Cara Mengatasi Lupa Password Akun SSCASN 2023

    Cara Mengatasi Lupa Password Akun SSCASN 2023

    Whats New
    Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Kerja hingga 2 Oktober 2023, Simak Kualifikasinya

    Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Kerja hingga 2 Oktober 2023, Simak Kualifikasinya

    Work Smart
    Diresmikan Jokowi, Transaksi Perdana Bursa Karbon Tercatat Rp 29,2 Miliar

    Diresmikan Jokowi, Transaksi Perdana Bursa Karbon Tercatat Rp 29,2 Miliar

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com