April 2012 BBM Mobil Pribadi Akan Dibatasi

Kompas.com - 23/12/2011, 09:28 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah bulat akan melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai April 2012. Saat ini, penerapan pembatasan BBM bersubsidi tinggal menunggu terbitnya dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni aturan perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005, serta aturan revisi Perpres Nomor 9 tahun 2006. Kedua beleid itu mengatur seputar harga jual eceran BBM dalam negeri.

Ada beberapa opsi pembatasan BBM bersubsidi tahun depan. Salah satunya, pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi akan dilakukan berdasarkan tahun pembuatan mobil. Kelak, mobil pribadi dengan tahun pembuatan baru dipastikan tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi.

Opsi lain, pemerintah melarang semua mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo, pernah mengungkapkan alternatif kebijakan ini beberapa waktu lalu. "Namun, ini semua masih tergantung dari kesepakatan dengan presiden," ungkap Ibrahim Hasyim, anggota Komite Badan Pengatur Usaha Hilir (BPH) Migas, Kamis (22/12/2011).

Dalam berbagai pembahasan, menurut BPH Migas, pemerintah masih tetap membolehkan angkutan umum mengonsumsi BBM bersubsidi. "Aturan yang akan terbit ini lebih mengatur pada konsumsi BBM untuk kendaraan pribadi," kata Ibrahim.

Sejauh ini pemerintah mengklaim sudah siap menjalankan pembatasan BBM bersubsidi mulai April 2012. Tahap awal, pembatasan BBM bersubsidi akan berlangsung di Jawa dan Bali. "Sekarang sudah disiapkan. Aturannya tinggal menunggu tanda tangan Presiden," kata Jero Wacik, Menteri ESDM.

Lepas dari opsi mana yang akan benar-benar dipilih oleh pemerintah, BPH Migas menilai sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih belum siap karena belum menyediakan dispenser Pertamax. Namun di Jabodetabek dan Banten, sebagian besar sudah siap.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap pembatasan BBM bersubsidi tersebut bisa berlaku lebih cepat. "Berdasarkan UU APBN 2012, pemerintah diperkenankan melaksanakan kebijakan ini. Kalau bisa lebih awal lagi sebelum 1 April," kata Agus.

Tahun depan pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 40 juta kilo liter (kl). Tahun ini kuota BBM bersubsidi ditargetkan sebanyak 40,4 juta kl. Nyatanya, kuota itu jebol sekitar 1,5 juta kl. Akibat lonjakan pemakaian itu, dana subsidi BBM tahun ini membengkak jadi Rp 160 triliun dari target Rp 129,7 triliun. (Yudho Winarto, Umar Idris/Kontan)

 

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

    Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

    Whats New
    Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

    Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

    Whats New
    Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

    Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

    Whats New
    IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

    IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

    Whats New
    Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

    Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

    Whats New
    Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

    Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

    Whats New
    Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

    Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

    Whats New
    Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

    Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

    Whats New
    Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

    Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

    Rilis
    Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

    Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

    Whats New
    Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

    Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

    Whats New
    Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

    Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

    Whats New
    Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

    Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

    Whats New
    Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

    Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

    Whats New
    Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

    Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X