Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawa Timur Perketat Penerapan Kerja Kontrak

Kompas.com - 20/02/2012, 17:53 WIB
Agnes Swetta Br. Pandia

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat edaran tentang pengawasan tenaga kerja berstatus kontrak. Satuan tugas penanganan outsourcing juga dibentuk untuk memproses penyimpangan dalam pelaksanaan sistem kerja kontrak itu.

Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jatim, Harry Soegiri di Surabaya, di Surabaya (20/2/2012) mengatakan, dalam surat edaran gubernur tidak hanya pembentukan satuaa tugas, penyedia dan pengguna harus melaksanakan sistem kerja Undang-undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Ketentuan lain penyedia dan pengguna tenaga kerja outsourcing harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota dan provinsi. Mereka juga wajib melaporkan kegiatan outsourcing tenaga kerja setiap 3 bulan sekali. Surat edaran tertanggal 16 Februari 2012 itu menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi, terhadap pasal tenaga kerja outsourcing pada 17 Januari 2012.

Harry menambahkan, s etelah melakukan pendataan menyangkut pelaksanaan tenaga kerja outsourcing, sudah 20 laporan pelanggaran , dan hanya 12 kasus yang sudah diproses karena lolos verifikasi. Pelanggan sistem kerja outsourcing justru banyak dilakukan oleh perusahaan besar Jatim.

Sementara Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim, Jamaludin mengatakan, di Jatim praktik outsourcing sudah parah dan menggurita. Berdasarkan data ABM dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, menyangkut pelanggaran tunjangan hari raya 2011, sekitar 91,8 persen korban adalah buruh berstatus outsourcing .

Bahkan data resmi Pemprov Jatim, di wilayah ini terdapat 992 Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja(PPJP), yang menaungi lebih dari 100.000 buruh berstatsu outsourcing . Padahal menurut ABM Jatim , terdapat lebih dari 1 .000 PPJP resmi maupun ilegal dengan buruh berstatus kontrak lebih dari 500.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com