Migrant Care Desak Pembatalan MoU Kemenakertrans dan ISSP

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Organisasi buruh migran, Migrant Care, mendesak pembatalan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan International Social Security Program (ISSP) Arab Saudi.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam siaran persnya Senin (5/3/2012), sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah RI tidak sepatutnya membuat MoU dengan ISSP yang notabene adalah swasta. ISSP ini dianggap Migrant Care berorientasi profit semata.

"MoU itu menunjukkan betapa pemerintah telah kehilangan kemampuannya untuk melakukan diplomasi antarnegara dengan Arab Saudi. Sehinga, mengambil langkah-langkah yang justru membahayakan buruh migrant," tutur Anis.

Anis menuding, penandatanganan MoU itu sekaligus menunjukkan kesan keinginan kuat Kemenakertrans RI untuk segera mencabut moratorium penempatan PRT migran ke Arab Saudi. Adapun moratorium berlaku sejak 1 Agustus 2011.

"Ini bisa saja terjadi karena moratorium telah mengurangi pemasukkan devisa negara secara signifikan," tuturnya di dalam siaran persnya.