Boros Listrik dan Persulit Kegiatan Warga

Oleh M Zaid Wahyudi

Pemerintah kembali mewacanakan penyatuan tiga zona waktu Indonesia. Acuan waktunya adalah waktu Indonesia tengah. Hal ini akan membuat waktu di seluruh Indonesia sama dengan waktu di pusat-pusat bisnis Asia lain, seperti China, Hongkong, dan Singapura. 

Dalam catatan Kompas, wacana penyatuan zona waktu pernah muncul tahun 2005 dan 2008. Wacana ini selalu muncul menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak.

Hingga kini, alasan pemerintah untuk menggabungkan zona waktu masih sama, demi efisiensi bisnis dan penghematan energi. Namun, belum pernah dibahas dampak sosial, budaya, atau kesehatan masyarakat terkait penyatuan itu. Ancaman inefisiensi dan potensi kerugian ekonomi juga tak dibeberkan.

Dosen Program Studi Astronomi Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharto, Kamis (15/3), mengatakan, prinsip dasar yang dianut dalam penentuan zona waktu adalah optimalisasi pemanfaatan sinar matahari. Ini akan membuat masyarakat bebas beraktivitas di dalam atau di luar ruangan tanpa perlu penerangan tambahan.

Akibat rotasi Bumi, semua wilayah Bumi akan merasakan siang dan malam. Panjang siang dan malam di setiap daerah berbeda, bergantung pada posisinya di muka Bumi dan kemiringan sumbu rotasi Bumi.

Agar ada acuan waktu yang sama, Konferensi Internasional Meridian di Washington DC, Amerika Serikat, Oktober 1884, menetapkan garis meridian yang melintas di atas Kota Greenwich, Inggris, sebagai meridian nol dan disebut Greenwich mean time (GMT). Meridian adalah garis khayal di atas wilayah yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan.

Bumi dibagi menjadi 24 zona waktu, sesuai waktu satu kali rotasi. Lingkaran Bumi memiliki sudut 360 derajat. Dengan adanya 24 zona waktu, patokan garis bujur tolok sebagai penanda zona waktu adalah garis bujur kelipatan 15 derajat. Garis bujur 15 derajat di sebelah timur Greenwich (15 derajat bujur timur) lebih cepat satu jam dari waktu di Greenwich. Sebaliknya, garis bujur 15 derajat di barat Greenwich lebih lambat satu jam.

Garis bujur 180 derajat Bujur Barat dan 180 derajat Bujur Timur bertemu di Samudra Pasifik yang ditetapkan sebagai batas garis penanggalan internasional. Wilayah di timur Greenwich memulai waktu lebih dulu dibandingkan di barat.

Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terentang sejauh 46 derajat bujur, mulai dari 95 derajat Bujur Timur hingga 141 derajat Bujur Timur.

Jika memakai ketentuan internasional, Indonesia memiliki tiga zona waktu seperti saat ini. Rinciannya, garis 105 derajat Bujur Timur (GMT plus 7 jam) untuk waktu Indonesia barat (WIB), garis 120 derajat Bujur Timur (GMT+8) untuk waktu Indonesia tengah (Wita), dan garis 135 derajat Bujur Timur (GMT+9) untuk waktu Indonesia timur (WIT).

Adakalanya, karena pertimbangan politik ataupun ekonomi, tidak semua negara mengacu ketentuan waktu itu. Singapura yang seharusnya memiliki waktu sama dengan WIB memilih menggunakan waktu sesuai Wita, sama dengan China. Pilihan ini memberikan keuntungan bagi ekonomi Singapura karena waktu bisnis sama dengan di China.

Waktu istirahat

Profesor riset astronomi dan astrofisika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Djamaluddin, mengatakan, aktivitas kerja masyarakat sebaiknya dimulai saat Matahari terbit, selesai sebelum Matahari terbenam, serta istirahat ketika Matahari berada di atas kepala. Ini terkait kondisi psikologis dan biologis manusia.

Penyatuan zona waktu, misalnya disebut waktu Indonesia (WI), akan membuat jam di wilayah WIB maju satu jam dan di wilayah WIT mundur satu jam. Jika rata-rata jam kerja pukul 08.00-17.00 WI, penyatuan akan membuat penduduk di WIB seolah-olah bekerja pukul 07.00- 16.00 WIB saat ini dan yang di WIT seolah-olah bekerja pukul 09.00-18.00 saat ini (Lihat Tabel I).

Siswa Jakarta yang masuk sekolah pukul 06.30 WIB akan mulai belajar pukul 05.30 WI sebelum Matahari terbit.

Jika waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WI, penduduk di WIB akan istirahat seolah-olah pukul 11.00-12.00 WIB dan yang di WIT istirahat seolah-olah pukul 13.00-14.00 WIT.

Penyatuan zona waktu, kata Moedji, bisa membuat waktu kerja menjadi efektif. Sebagian besar dari 240 juta penduduk Indonesia akan bergerak bersama, mulai dari bangun tidur, bekerja, istirahat, selesai bekerja, hingga jam tidur.

Penyatuan bisa membuat bisnis menjadi efektif. Transaksi antarwilayah WIB, Wita, dan WIT dapat dilakukan serempak.

Namun, dari aspek sosial akan muncul persoalan terkait kewajiban shalat lima waktu bagi penduduk yang beragama Islam. Waktu shalat tidak akan sinkron dengan waktu istirahat siang, khususnya di Jawa bagian barat dan Sumatera.

Penyatuan waktu akan membuat jam shalat di WIB mundur. Sebaliknya, jam kerja maju dibandingkan saat ini. Di WIT, jam shalat akan maju, sedangkan jam kerja mundur.

Saat ini waktu shalat zuhur di Jakarta pukul 11.36-12.07 WIB. Jika waktu disatukan, waktu shalat zuhur di Jakarta akan bergeser menjadi pukul 12.36-13.07 WI (Lihat Tabel II).

Jika waktu istirahat ditetapkan pukul 12.00-13.00 WI, saat waktu istirahat habis di Jakarta, waktu zuhur baru mulai. Karyawan perlu diberi tambahan waktu istirahat 15-30 menit pada Senin-Kamis dan 30-60 menit pada Jumat.

Hal serupa akan dialami pekerja di Jawa bagian barat dan Sumatera. Jumlah penduduk di wilayah ini hampir separuh dari total penduduk Indonesia.

”Penambahan waktu istirahat merupakan potensi inefisiensi yang mengganggu komunikasi bisnis dan dinas,” kata Thomas, yang juga anggota Badan Hisab Rukyat, Kementerian Agama.

Penambahan waktu istirahat akan membuat waktu kerja antara Indonesia barat dan timur tidak selaras. Ini jelas tidak sesuai tujuan awal penyatuan zona waktu.

Jika waktu istirahat diundur demi memberi kesempatan ibadah bagi umat Islam di bagian barat Indonesia, misalnya menjadi pukul 12.30-13.30, akan memberatkan penduduk di Indonesia timur. Mereka harus menunda waktu makan siang 1-2 jam dibandingkan saat ini. Pengunduran membuat saat istirahat di Indonesia timur baru mulai waktu shalat zuhur sudah hampir selesai.

Persoalan lain, jika waktu kerja dimulai pukul 08.00 WI, penduduk di bagian barat akan berangkat lebih pagi daripada saat ini. Warga komuter Jakarta yang biasa berangkat pukul 05.00 WIB akan berangkat pukul 04.00 WI. Demikian pula anak sekolah. Persiapan lebih dini akan membuat konsumsi listrik pada pagi hari melonjak karena Matahari di Jakarta baru terbit pukul 06.25-07.05 WI. Shalat subuh yang semula dilakukan di rumah harus dilakukan di jalan karena waktu subuh pukul 05.12-05.51 WI.

Sebaliknya, kata Moedji, penduduk di Jayapura akan sampai magrib di kantor. Konsumsi listrik meningkat karena waktu kerja berakhir setelah Matahari terbenam.

Penduduk di Jawa bagian barat dan Sumatera akan pulang lebih siang. Sepulang kerja, masyarakat biasanya mencari hiburan, lewat televisi ataupun hiburan di luar. Hal ini akan meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga di wilayah itu pada pagi dan sore hari.

Dampak pada kesehatan

Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Kemal N Siregar, mengatakan, tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan lingkungan. Tubuh cepat merespons perubahan jam biologis akibat perubahan waktu.

Namun, kondisi yang menuntut masyarakat berangkat lebih pagi akan membuat banyak pekerja dan siswa melewatkan sarapan pagi. Jika di lokasi kerja atau sekolah mereka kesulitan mendapatkan sarapan, ini justru akan menurunkan produktivitas kerja, mengganggu kesehatan mental yang memperburuk hubungan antarmanusia, dan meningkatkan angka kesakitan sehingga biaya kesehatan melonjak.

China memang menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya maju dengan memiliki satu zona waktu. Tidak semua negara maju menerapkan cara itu. Di Amerika Serikat, Kota New York dan Los Angeles memiliki selisih waktu tiga jam. Kedua kota sama-sama tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dubai di Uni Emirat Arab yang menerapkan hari kerja Minggu-Kamis, berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan hari kerja Senin-Jumat, juga mampu berkembang menjadi pusat finansial global.

Karena itu, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan penghematan energi, penyatuan zona waktu bukan hal pokok. Banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan, mulai dari kemudahan investasi, kepastian hukum, penyediaan infrastruktur, hingga birokrasi yang efisien dan transparan.