Pemerintah Janji Tak Sentuh Dana Pekerja

Kompas.com - 29/03/2012, 02:42 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Para pekerja pemilik dana jaminan hari tua boleh bernapas lega. Pemerintah berjanji tidak akan menyentuh dana jaminan hari tua pekerja yang dikelola PT Jamsostek (Persero) dalam persiapan membentuk badan penyelenggara jaminan sosial.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menegaskan hal ini seusai rapat koordinasi tingkat menteri soal badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) di Jakarta, Rabu (28/3). Turut hadir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, pejabat eselon 1 lintas kementerian, dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

”Pemerintah dalam penyiapan BPJS tidak ada satu sen pun uang peserta JHT (jaminan hari tua) digunakan oleh negara. Kami berusaha memisahkan betul hal ini,” ujar Agung.

Dia membantah bahwa pemerintah lamban menyiapkan instrumen peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Agung, pertemuan lintas kementerian dan lembaga terus berlangsung untuk menyiapkan peraturan tersebut.

UU BPJS mengamanatkan peralihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan melayani jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyenggarakan jaminan kecelakaan kerja, JHT, jaminan pensiun, dan jaminan kematian paling lambat 1 Juli 2015.

Pemerintah sudah membentuk empat kelompok kerja persiapan BPJS Kesehatan dan dua kelompok kerja penyiapan BPJS Ketenagakerjaan. Agung menegaskan, penyusunan peraturan penyelenggaraan BPJS Kesehatan harus tuntas pada 1 November 2012. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, seluruh aturan harus tuntas pada 1 November 2013.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, modal BPJS memang harus dari anggaran pemerintah. Jadi, pemerintah memang tidak boleh menyentuh dana JHT dan juga dana non-JHT.

Penentuan iuran

Agung Laksono meminta Muhaimin Iskandar mempersiapkan betul representasi pemangku kepentingan dalam pertemuan menyangkut penentuan besar iuran. Agung berpesan, manfaat sistem jaminan sosial nasional harus lebih baik dari program jaminan sosial yang berjalan parsial selama ini.

Anggota DJSN, Harris E Santoso, mengatakan, nilai iuran dan manfaat yang diterima akan dibahas mendalam sehingga program jaminan bisa berjalan dalam jangka panjang. Dari pengalaman negara lain, Harris menilai perlu penambahan masa aktif bekerja agar pelaksanaan jaminan sosial tidak membebani generasi mendatang akibat penambahan harapan hidup.

”Kami sedang mengkaji berapa besar iuran. Studi pengalaman PT Jamsostek, PT Askes, dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) kami olah untuk dapat angka yang bisa dipakai sebagai konsensus bersama,” ujar Harris. (ham)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Whats New
Laba Bersih PT Timah Melesat Menjadi Rp 601 Miliar Sepanjang Kuratal I-2022

Laba Bersih PT Timah Melesat Menjadi Rp 601 Miliar Sepanjang Kuratal I-2022

Rilis
BSI Akan Rights Issue Senilai Rp 5 Triliun Pada Kuartal III-2022

BSI Akan Rights Issue Senilai Rp 5 Triliun Pada Kuartal III-2022

Whats New
BEI Bakal Luncurkan Produk Waran Terstruktur, Seperti Apa?

BEI Bakal Luncurkan Produk Waran Terstruktur, Seperti Apa?

Whats New
Dukung Pemberdayaan UMKM, Bank Mandiri Salurkan KUR Senilai Rp 14,41 Triliun Hingga April 2022

Dukung Pemberdayaan UMKM, Bank Mandiri Salurkan KUR Senilai Rp 14,41 Triliun Hingga April 2022

Rilis
GoTo: Pesanan di Tokopedia yang Diantar GoSend Melonjak Selama Ramadhan 2022

GoTo: Pesanan di Tokopedia yang Diantar GoSend Melonjak Selama Ramadhan 2022

Rilis
Harga Batu Bara Naik Signifikan, ITMG Kantongi Laba Bersih 213 Juta Dollar AS

Harga Batu Bara Naik Signifikan, ITMG Kantongi Laba Bersih 213 Juta Dollar AS

Whats New
PT KAI Imbau Penumpang Cermati Syarat Perjalanan Terbaru

PT KAI Imbau Penumpang Cermati Syarat Perjalanan Terbaru

Whats New
Operator Bandara Optimistis Syarat Perjalanan Udara Terbaru Bisa Naikkan Jumlah Penumpang Pesawat

Operator Bandara Optimistis Syarat Perjalanan Udara Terbaru Bisa Naikkan Jumlah Penumpang Pesawat

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Masih Wajib Gunakan PeduliLindungi?

Prokes Dilonggarkan, Masih Wajib Gunakan PeduliLindungi?

Whats New
Cek Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga Bank Mandiri

Cek Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga Bank Mandiri

Whats New
TURI Akan Tebar Dividen Rp 48 Per Saham

TURI Akan Tebar Dividen Rp 48 Per Saham

Whats New
Erick Thohir Jelaskan Penyebab Menumpuknya Utang BUMN Karya

Erick Thohir Jelaskan Penyebab Menumpuknya Utang BUMN Karya

Whats New
Pendaftar Sekolah Kedinasan Lanjut Tahap SKD, Kementerian PAN-RB: Tidak Ada Ruang Kecurangan

Pendaftar Sekolah Kedinasan Lanjut Tahap SKD, Kementerian PAN-RB: Tidak Ada Ruang Kecurangan

Whats New
IHSG Bergerak di Zona Merah, Rupiah Sentuh Rp 14.734 Per Dollar AS

IHSG Bergerak di Zona Merah, Rupiah Sentuh Rp 14.734 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.