OJK yang Penting Independensinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko menilai, pandangan panitia seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang memilih orang-orang aktif di sektor keuangan sebagai calon anggota DK OJK, tidak tepat.  Menurut dia, proses pemilihan anggota DK OJK berbeda dengan lembaga lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa yang tahu itu hanya kemudian orang-orang yang teraktif di perbankan, di asuransi, atau di sektor itu (keuangan) ini cara pandang yang keliru sejak awal. Karena ini (OJK) kan sebetulnya pengawasan, independensinya yang sangat penting," ujar Danang, dalam konferensi pers "Mencermati Proses Calon Komisioner OJK" di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Danang menyebutkan, panitia seleksi anggota DK OJK sepertinya menganggap yang bisa menjadi calon anggota adalah mereka yang berasal dari regulator seperti Bapepam-LK dan Bank Indonesia. Lantas di luar regulator seakan-akan tidak bisa menjadi pimpinan OJK. "Ini sejak awal musti dikritisi. Karena kalau pengalaman saya, di KPU (yakni) anggota KPU itu nggak ada yang orang partai, malah nggak boleh," tegas dia.

Ia pun memberikan contoh lembaga lainnya, yakni pimpinan KPK di mana tidak harus orang yang berkompetensi yang ikut serta. Pimpinan KPK hanya sedikit yang berasal dari jaksa ataupun polisi. "Tapi kan mereka bisa. Artinya soal pengetahuan soal kompetensi itu tidak harus kemudian diterjemahkan harus dari orang regulator," ungkap Danang.

Begitu pula dengan panitia seleksi yang dinilai ICW tidak banyak pihak independen ikut serta. Ada ekonom Chatib Basri sebagai wakil masyarakat. Namun, kata dia, Chatib juga menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaaan. "Bandingkan dengan KPU mana orang partai memang nggak ada tapi bisa. Bandingkan pansel KPK (ada) Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat mana pernah pegang perkara tapi bisa bikin pansel KPK," tambahnya.

Menurut Danang, hal yang paling penting dalam pemilihan anggota DK OJK adalah keberanian calon komisioner dalam mengambil sikap. Bukan mendahulukan kompetensinya. Malah, kata dia, orang yang berkompetensi di bidangnya bisa terjebak dalam berbagai konflik kepentingan. "Orang yang tahu ini kemudian malah terjebak dalam berbagai konflik kepentingan," pungkas dia.