Kereta Api Cepat Sebaiknya Tak Gunakan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menyatakan Pemerintah tidak boleh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun kereta api cepat ataupun supercepat di wilayah Jawa yang sekarang ini sedang dikaji. "Saya kira bisa saja asal jangan pakai APBN," sebut Djoko kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (24/5/2012).

Menurut dia, lebih baik dana pembangunan kereta tersebut diserahkan kepada investor asing yang mengatakan proyek tersebut layak dijalankan. Ia pun menuturkan, APBN lebih baik dipakai untuk pembangunan jalur kereta di luar Jawa. "Nggak setuju. Lebih baik APBN untuk memperpanjang rangkaian kereta api dan mempercepat pengaktifan jalur kereta yang non aktif," tambah Djoko.

Untuk diketahui saja, Pemerintah mengkalkulasi pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi minimal sebesar Rp 56 triliun. Rinciannya, pekerjaan sipil sebesar Rp 24 triliun, pembangunan jalur rel senilai Rp 4 triliun, rolling stock Rp 4 triliun, akuisisi lahan Rp 2 triliun, dana kontingensi Rp 3 triliun, serta sisanya untuk kepentingan biaya konstruksi lainnya dan pajak.

Dari nilai investasi tersebut, Pemerintah hanya menyanggupi keterlibatan investasi maksimal 70 persen dari nilai proyek. Sisanya akan diserahkan ke swasta.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga berencana merealisasikan kereta supercepat Argo Cahaya pada 2014, atau pasca-rampungnya proyek jalur ganda kereta lintas utara Jawa. Kereta tersebut akan melayani rute Jakarta-Surabaya sepanjang 685 kilometer dengan waktu tempuh 2 jam 53 menit. Rencana penyediaan kereta tersebut ditaksir bisa menelan dana mencapai Rp 180 triliun.