Kompas.com - 24/05/2012, 21:00 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebut klaim pemerintah telah melindungi buruh migran tak lebih dari sekadar manipulasi dan ibarat "jauh panggang dari api. Hal itu menurut Anis lantaran hingga saat ini terdapat 417 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati di sejumlah negara.

Anis mengacu pada Jawaban pemerintah RI dalam sidang pertemuan sesi ke-13 kelompok kerja Universal Periodic Review (UPR) untuk Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, Swiss, Selasa, yang diwakili Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas, Kamis (24/5/2012), Anis menyebut kegagalan pemerintah melindungi para TKI tampak jelas ketika tiga orang TKI telah dieksekusi mati. Mereka antara lain Yanti Irianti, dieksekusi di Arab Saudi pada Februari 2008, Darman Agustiri, dieksekusi di Mesir pada Mei 2010, dan Ruyati, dieksekusi di Arab Saudi pada Juni 2011.

"Sangat disayangkan Menlu Marty tidak merespons rekomendasi Slovakia dan Belgia agar Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang PRT pada sidang UPR. Padahal saat konvensi itu dikeluarkan Juni 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di ILO," kata Anis.

Selain itu pemerintah dalam sidang UPR juga tidak menyinggung sama sekali situasi rentan yang dihadapi para buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang selama ini di beberapa negara diperlakukan seolah budak. Tidak hanya itu, pemerintah dinilai masih mempertahankan stigma mereka sebagai sekadar pekerja informal.

Lebih lanjut Migrant Care juga menganggap pernyataan Menlu Marty dalam sidang UPR, terutama terkait isu perdagangan manusia (human trafficking), sama sekali tidak sesuai dengan realitas yang ada. Fakta di lapangan, upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut selalu menemui jalan terjal.

"Dalam catatan kami, setiap tahun tidak lebih dari sekitar 13 persen kasus trafficking yang bisa dituntaskan secara hukum," ujar Anis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Whats New
Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Whats New
Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Whats New
Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Whats New
Update Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Update Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Whats New
Harga Minyak Dunia Bertahan di Atas 110 Dollar AS

Harga Minyak Dunia Bertahan di Atas 110 Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.