Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tambah Anggaran, Menpera "Disemprot" DPR

Kompas.com - 31/05/2012, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum usai kontroversi Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pembatasan tipe rumah 36 meter persegi di meja Mahkamah Konstitusi, Kementerian Perumahan Rakyat meminta tambahan anggaran untuk penyaluran rumah bersubsidi ke Kementerian Keuangan. Selain itu, Kemenpera juga menurunkan target penyaluran rumah bersubdisi dari semula 600.000 unit menjadi 240.000 unit.

"Target penyaluran rumah bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2012 ini sebanyak 240.000 unit, terdiri dari 239.000 unit rumah sejahtera tapak dan 1.000 unit rumah sejahtera susun," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR  di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Djan Faridz mengatakan, untuk menyalurkan rumah bersubsidi dengan FLPP ini berdasarkan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 9,2 triliun. Alokasi dana untuk rumah subsidi ini sebesar Rp 7,1 triliun dan kekurangan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Kemenpera kemudian mengajukan kekurangan anggaran ini ke Kementerian Keuangan.

Namun, permohonan tambahan kekurangan anggaran untuk pendanaan FLPP 2012 ini mendapat tentangan dari DPR. Riswan Tony, anggota Komisi V DPR, mempermasalahkan alasan Kemenpera meminta tambahan anggaran karena realisasi rumah subsidi dari anggaran sebelumnya belum juga memenuhi target.

"Ini ada apa minta tambahan anggaran lagi Rp 2,1 triliun. Padahal dari anggaran sebelumnya, Rp 7,1 triliun, belum direalisasikan. Saya tahu benar, realisasi rumah FLPP itu baru 6.000 unit dari target 240.000 unit," katanya.

Selain permintaan tambahan anggaran, dalam rapat dengar pendapat ini Kemenpera mengakui merevisi kembali target rumah FLPP. Beberapa waktu sebelumnya, Kemenpera menargetkan 600.000 unit rumah dengan komposisi 200.000 rumah untuk PNS, 200.000 rumah untuk pekerja, dan 200.000 rumah untuk non-PNS non-pekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com