Menegakkan Tulang Punggung Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Apa jadinya sekarang kalau pada saat booming minyak tahun 2000-an Pemerintah Indonesia memutuskan menutup industri pupuk BUMN dan memilih mengimpor urea?

Pilihan untuk impor saat itu relevan karena harga gas sebagai bahan baku urea melonjak akibat dikerek harga minyak mentah dunia. Kalau kebijakan mengimpor urea ketika itu dijalankan dan akhirnya industri pupuk BUMN terpaksa gulung tikar, saat itu petani memang akan mendapatkan harga pupuk lebih murah.

Anggaran subsidi pupuk juga bisa dihemat. Namun, buah pahit justru akan dialami saat ini. Petani Indonesia harus membeli pupuk dengan harga 500 dollar AS per ton, bahkan bisa 700 dollar AS. Itupun kalau ada barangnya.

Harga pupuk yang terlampau mahal tentu tidak akan sanggup dibeli petani, apalagi petani kecil, di tengah kondisi iklim yang acap kali tidak memberi kepastian panen.

Untuk menyiasati itu, petani bakal mengurangi penggunaan pupuk atau tidak mau menggunakan pupuk sama sekali. Kalau ini sampai terjadi, produksi pangan, seperti beras, jagung, dan kedelai, bakal turun drastis dan ketahanan pangan nasional berada di bibir jurang.

Pemerintah tentu bisa memberi subsidi. Namun, nilai subsidi sudah pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau memproduksi pupuk sendiri. Jaminan ketersediaan pupuk juga jauh lebih baik.

Berkaca pengalaman di atas, industri pupuk ternyata sangat menentukan bagi kelangsungan produksi pangan nasional.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Holding Company) Arifin Tasrif, yang merupakan induk lima perusahaan pupuk badan usaha milik negara (BUMN), menegaskan, industri pupuk merupakan tulang punggung produksi pangan. Supaya ketahanan pangan tetap kokoh berdiri, tulang punggung jangan sampai patah.

Bagaimana agar industri pupuk bisa terus berkembang dan semakin kokoh menopang produksi pangan nasional, berikut petikan wawancara Kompas dengan Arifin Tasrif, pekan lalu di Jakarta.

Kontribusi apa yang bisa diberikan industri pupuk dalam mendukung produksi dan ketahanan pangan nasional?