Dukungan Perbankan terhadap Proyek Infrastruktur Masih Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (Direktur Eksekutif DPNP BI) Mulya E Siregar mengatakan, dukungan perbankan terhadap proyek pembangunan infrastruktur masih kurang. Menurut Mulya, perbankan lebih banyak mendanai proyek pertambangan ketimbang infrastruktur yang turut menopang pertumbuhan ekonomi.

"Kredit investasi yang disediakan perbankan kurang menggembirakan, seperti proyek air dan irigasi cuma cair 12,5 persen, dan yang paling tinggi justru pertambangan, hampir 100 persen," tutur Mulya pada seminar nasional INDEF di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Padahal, lanjut Mulya, industri perbankan merupakan komponen utama dalam menunjang perekonomian nasional. "Sebanyak 70-10 persen untuk perekonomian nasional dan kredit investasi yang cukup tinggi sekitar Rp 110,3 triliun," tambah Mulya.

Mulya menambahkan, BI akan membuat beberapa kebijakan. Ini sebagai upaya BI mendukung perbankan untuk dapat memberikan ruang yang besar bagi kredit investasi sektor infrastruktur.

Beberapa kebijakannya, tambah Mulya, seperti adanya pembatasan kredit perbankan yang diberikan kepada sektor-sektor tertentu. Ini sebagai upaya agar tidak ada ketimpangan terhadap pemberian kredit di sektor-sektor tertentu.

Selain itu, terdapat juga kebijakan transparansi terhadap porsi kredit perbankan yang diberikan kepada pengusaha dari pengajuan kredit. "Selama ini, pengusaha tidak tahu berapa besaran kredit yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka hanya tahu hasil jadinya saja," ujarnya.