Kompas.com - 29/06/2012, 22:13 WIB
Penulis Dimasyq Ozal
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Negara Kemenkeu Rahmat Waluyanto menyatakan, selama Anggaran Pendapatan Biaya Negara (APBN) masih defisit, utang negara dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) pun akan terus bertambah.

"Selama enam tahun terakhir ini pinjaman luar negeri kita selalu berkurang dan kita tidak akan menambahnya, tapi khusus utang bentuk SBN justru malah akan terus bertambah. Kenapa bertambang, karena APBN-nya terus defisit," tutur Rahmat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Rahmat mengatakan, utang dalam bentuk SBN, akan diterbitkan dalam bentuk benchmark. Pasalnya, lanjut Rahmat, pangsa pasar keuangan pastinya membutuhkan benchmark di obligasi korporasi, obligasi daerah, dan bahkan untuk menghitung efek-efek yang lain.

Direktur Strategi Portopolio Utang DJPU Schenaider Siahaan mengatakan, total utang negara per Mei 2012 mencapai Rp 1.944,14 triliun. Di antanya terdiri dari, pinjaman luar negeri Rp 638 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun.

"Dan justru bagian yang paling besar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.304 triliun," kata Schenaider.

Untuk SBN sendiri, terdiri dari Denominasi Valas sebesar Rp 246,74 triliun dan Denominasi Rupiah sebesar Rp 1.057 triliun.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolan Utang (DJPU) Kemenkeu RI, total utang pemerintah keseluruhan pada 2011 sebelumnya sebesar Rp 1.803,49 triliun. Itu terdiri dari, pinjaman luar negeri sebesar Rp 615 triliun dan dalam negerinya sebesar Rp 810 miliar, sementara SBN sebesar Rp 1.187 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Whats New
Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Whats New
Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Whats New
Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.