Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Wamenkeu di OJK Terancam Tidak Sah?

Kompas.com - 23/07/2012, 20:46 WIB
M Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dilantiknya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati menjadi anggota ex-officio Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa dianggap melanggar konstitusi. Pasalnya, posisi Wamenkeu adalah jabatan politik, bukan jabatan struktural.

Demikian diungkapkan mantan Ketua Panja RUU OJK DPR-RI Nusron Wahid dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (23/7/2012). Menurut dia, prinsip pemilihan dan pengangkatan anggota ex-officio Dewan Komisioner OJK sebaiknya dikembalikan sesuai posisinya, yaitu posisi wakil menteri itu sendiri.

"Karena berdasarkan keputusan MK, posisi wakil menteri adalah anggota kabinet dan bukan eselon satu," imbuhnya.

Senada dengan Nusron, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dari Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan, melanggar konstitusi atau tidaknya posisi wamen merangkap anggota ex-officio Dewan Komisaris OJK tergantung penafsiran mengenai posisi wamen itu sendiri, yaitu sebagai eselon satu atau bukan.

"Jika seorang Wamenkeu adalah eselon satu, maka posisi Wamenkeu yang merangkap anggota ex-officio Dewan Komisaris OJK cocok dengan Undang-undang No 21 Tahun 2011. Tetapi, jika sebaliknya, maka melanggar undang-undang," kata Harry.

Dalam Undang-Undang OJK pasal 10 ayat 4i memang menyebutkan, seorang anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Padahal, putusan Risalah Sidang Perkara dari Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni 2012 menyebutkan, bahwa jabatan wakil menteri bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional, melainkan jabatan politis.

Namun, Harry mengatakan, persoalannya bukan hanya melanggar undang-undang, melainkan masalah yang bisa ditimbulkannya. Karena, jika melanggar undang-undang, lanjut dia, suara Anny Ratnawati sebagai anggota ex-officio Dewan Komisaris OJK menjadi tidak sah.

Sementara itu, menurut Ekonom Center Indonesia for Development and Studies (Cides), Umar Juoro, jika dilihat secara fungsi, peran Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan adalah untuk menjembatani antara pemerintah dan OJK.

"Ya, secara peran mungkin minim," tuturnya.

Menurut Umar, poin krusial dari terpilihnya para Dewan Komisioner OJK adalah indepedensi dari institusi pengawasan keuangan itu sendiri. Hal itu dikarenakan mayoritas orang yang terplih di OJK berasal dari BI dan Kementrian Keuangan.

"Kondisi ini terkesan membuat OJK independensinya kurang, apalagi nantinya sifat keputusannya bersifat kolegial," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanri Abeng, Mantan Menteri BUMN Berjuluk 'Manajer Rp 1 Miliar', Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun

    Tanri Abeng, Mantan Menteri BUMN Berjuluk "Manajer Rp 1 Miliar", Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun

    Whats New
    [POPULER MONEY] Penerbangan Garuda Terdampak Gangguan Sistem Imigrasi | Kecerdasan AI Akan 10.000 Kali Lebih Pintar dari Manusia

    [POPULER MONEY] Penerbangan Garuda Terdampak Gangguan Sistem Imigrasi | Kecerdasan AI Akan 10.000 Kali Lebih Pintar dari Manusia

    Whats New
    Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Pakai Virtual Account Bank Muamalat

    Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Pakai Virtual Account Bank Muamalat

    Spend Smart
    Cara Mudah Transfer BTN ke GoPay via ATM dan Mobile Banking

    Cara Mudah Transfer BTN ke GoPay via ATM dan Mobile Banking

    Spend Smart
    Penasaran Berapa Gaji Lurah PNS di DKI Jakarta?

    Penasaran Berapa Gaji Lurah PNS di DKI Jakarta?

    Earn Smart
    Cara Daftar dan Aktivasi Bima Mobile lewat HP

    Cara Daftar dan Aktivasi Bima Mobile lewat HP

    Whats New
    Menko Airlangga Tepis Isu Defisit APBN Lampaui 3 Persen

    Menko Airlangga Tepis Isu Defisit APBN Lampaui 3 Persen

    Whats New
    Contoh Surat Jual Beli Tanah Bermeterai

    Contoh Surat Jual Beli Tanah Bermeterai

    Whats New
    Catat, 10 Tips agar Cepat Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus Kuliah

    Catat, 10 Tips agar Cepat Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus Kuliah

    Work Smart
    AHY Sebut Tanah Bersertifikat Punya Nilai Ekonomi Lebih Tinggi

    AHY Sebut Tanah Bersertifikat Punya Nilai Ekonomi Lebih Tinggi

    Whats New
    Bangun Ekosistem Keuangan Syariah, BSI Gelontorkan Pembiayaan Rp 1,8 Triliun ke 3 Sektor

    Bangun Ekosistem Keuangan Syariah, BSI Gelontorkan Pembiayaan Rp 1,8 Triliun ke 3 Sektor

    Whats New
    Cara Mengurus Buku Tabungan BRI Hilang dan Persyaratannya

    Cara Mengurus Buku Tabungan BRI Hilang dan Persyaratannya

    Whats New
    Jubir Kemenperin: Jangan Korbankan Industri Tekstil demi Industri Lain

    Jubir Kemenperin: Jangan Korbankan Industri Tekstil demi Industri Lain

    Whats New
    Asosiasi Pengusaha Berharap UMKM Tak Terdampak PHK Tokopedia

    Asosiasi Pengusaha Berharap UMKM Tak Terdampak PHK Tokopedia

    Whats New
    Syarat Mengurus ATM Hilang dan Prosedurnya pada Setiap Bank

    Syarat Mengurus ATM Hilang dan Prosedurnya pada Setiap Bank

    Spend Smart
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com