Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Rudaedi: Pajak Pilar Negara

Kompas.com - 30/07/2012, 19:54 WIB
Galih Prasetyo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut merdeka, salah satu cirinya bisa dilihat apabila kondisi finansial negara menjadi mandiri.

"Sebetulnya pajak merupakan konstitusi wajib. Pajak dipergunakan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Dedi Rudaedi, saat diskusi atau sosialisasi perpajakan bertema "Memahami Peran Strategis Pajak Dalam Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa", yang diadakan oleh Forum Mahasiswa dan Pemuda Daerah" (FORMADA), di Gedung Samudra Kampus A, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Senin (30/7/2012).

Pajak sifatnya bisa dipaksakan, berdasarkan undang-undang. Serta bagi pembayar pajak memperoleh imbalan tidak secara langsung. "Pajak itu seperti iuran. Mesti diatur, ditata dan sesuai dengan ketentuan yang namanya undang-undang. Ketentuan ini yang akan mengikat seluruh negara," tutur Dedi.

Dedi menjelaskan, komponen belanja negara dari total sebesar Rp.1.548.3 triliun didistribusikan ke setidaknya lima hal, seperti transfer ke daerah Rp 478,8 triliun, pendidikan Rp 310,8 triliun, subsidi BBM, LPG dan BBN Rp 137, triliun, subsidi listrik Rp 65,0 triliun, cadangan risiko energi Rp 23,0 triliun.

Tugas Dirjen Pajak, lanjut Dedi, hanya mengumpulkan dana dari wajib pajak. Selanjutnya akan dialokasikan ke berbagai hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat. "Apabila penerimaan pajak tidak maksimal, pembangunan negara akan terhambat. Sebab pajak adalah pilar negara," kata Dedi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com