Ditjen Pajak Galakkan Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Semenjak beredar di media mengenai kasus mafia pajak yang dilakukan oleh pegawainya sendiri, Direktorat Pajak terus berbenah diri dengan menggalakkan reformasi birokrasi di institusinya. Ini sebagai upaya menumbuhkan kembali kepercayaan para wajib pajak terhadap direktorat tersebut.

Demikian kata Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dedy Rudaedi pada diskusi sosialisasi pajak kepada mahasiswa UNJ, di kampus UNJ, Jakarta, Senin (30/7/2012).

Ia mengakui, reformasi birokrasi perpajakan di Ditjen Pajak pun sudah diberlakukan sejak 2002 silam. Namun, penerapan efektifnya, baru akhir-akhir ini.

"Adik-adik mahasiswa, kalau dengar pegawai pajak ditangkap, itu bukan berita buruk dari rupa Ditjen Pajak. Tapi kita sedang melakukan penggalakan sistem internal reformasi birokrasi perpajakan kita," kata Dedy.

Adapun beberapa upaya yang diterapkan Ditjen Pajak guna membangun Sumber Daya Manusia di direktoratnya, di antaranya penerapan whistle blowing system, penguatan budaya kerja, melakukan kerja sama dengan institusi penegak hukum seperti Kejagung dan KPK, dan pendidikan dan pelatihan profesional.

Maka dari itu, Dedy menambahkan, butuh kepercayaan tinggi dari masyarakat, sehingga kewajibannya sebagai warga negara wajib pajak dapat dipenuhi. Ia pun berharap, dengan adanya upaya penegakan reformasi birokrasi ini, warga negara yang belum membayar pajak maupun bayar pajak dengan tidak benar dapat semakin berkurang.

Selain itu, pembenahan sistem IT pun terus dibenahi. Terutama, suatu sistem yang dapat melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Setiap akun wajib pajak yang tersimpan di sistem dapat diawasi dengan seksama dan lebih cermat apakah mereka memberikan kontribusi dengan membayar pajak atau tidak.

"Ini upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepercayaan dan penerimaan pajak yang nanti akan dikembalikan juga ke masyarakat dalam bentuk pembangunan," ungkapnya.