Penting, Keterlibatan Masyarakat Lokal

Jakarta, Kompas - Program-program kerja sama pembangunan berkelanjutan internasional perlu melibatkan masyarakat lokal. Keterlibatan mereka sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang ramah lingkungan tanpa mengabaikan upaya pengentasan warga dari kemiskinan.

Demikian benang merah diskusi panel bertajuk ”Pengurangan Kadar Emisi Karbon, Pertumbuhan Tinggi-Uni Eropa dan Indonesia: Mitra dalam Tingkat Global” yang diselenggarakan Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Brunei, dan ASEAN di Jakarta, Kamis (2/8).

Diskusi yang dimoderatori Duta Besar UE untuk Indonesia Julian Wilson menghadirkan pembicara Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas Endah Murniningtyas, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, serta Direktur Eksekutif Yayasan Pelangi Agus Pratama Sari.

Peran swasta dalam pembangunan sangat besar. Kerja sama efektif berbasis kebutuhan dan menempatkan pihak lokal sebagai pengendali karena pemerintah bisa saja benar atau salah memutuskan sesuatu.

”Itu sebabnya komunikasi sangat penting. Meski pemerintah bilang pertumbuhan ekonomi 6 persen atau 7 persen, itu semua dihasilkan oleh masyarakat dan swasta. Kita harus meningkatkan kapasitas mereka dan mendukungnya agar bisa mengelola keberlanjutan program setelah proyek (kerja sama internasional) berakhir,” ujar Endah.

Menurut Shinta, sudah ada kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan karena Indonesia negara dengan keanekaragaman tinggi yang harus dijaga. Namun, hal ini harus seimbang agar ekonomi tetap tumbuh sambil menjaga kelestarian.

Shinta mengingatkan pentingnya kerja sama dalam proses pembuatan keputusan. ”Jalan menuju ekonomi hijau dan rendah emisi untuk pertumbuhan memang masih jauh,” ujarnya.

UE beserta para negara anggotanya sampai tahun 2010 telah menyalurkan sedikitnya 500 juta euro (Rp 5,8 triliun) untuk memperkuat upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Diskusi ini juga melengkapi peluncuran laporan yang menggambarkan kontribusi UE dan negara anggotanya untuk pembangunan berkelanjutan, seperti di sektor lingkungan hidup dan perubahan iklim 291,3 juta euro (Rp 3,3 triliun), pendidikan 92,6 juta euro (Rp 1 triliun), dan rekonstruksi pascabencana 13,7 juta euro (Rp 159 miliar). (Ham)