Perusahaan Berbasis Kompetensi Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Upaya perusahaan meningkatkan kompetensi pekerja lewat pendidikan dan pelatihan menjadi tuntutan peningkatan daya saing. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) meluncurkan program apresiasi terhadap perusahaan, pekerja, dan tokoh masyarakat yang mendukung peningkatan kompetensi kerja.

"Penilaian dalam Competency Award yang akan dimulai pada 15 Agustus sampai 29 September 2012 dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja dan pengembangan organisasi di masa datang," kata Kepala BNSP Adjat Sudrajat, Selasa (14/8/2012) di Jakarta. BNSP merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam sertifikasi profesi.

Menurut Adjat, penilaian melalui Competency Award dimaksudkan  untuk menilai kinerja tenaga internal. Penerima BNSP Competency Award menjadi acuan dan duta kompetensi bagi perusahaan dan individu lain dalam menerapkan kompetensi kerja dengan kinerja yang baik.

Tim penilai akan memilih sedikitnya 20 orang yang terdiri dari tenaga profesional, karyawan, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang mendukung sertifikasi kompetensi kerja. Panitia juga akan memberi penghargaan kepada lima lembaga sertifikasi profesi atau tempat uji kompetensi. Kedua lembaga ini harus memenuhi kriteria yang ditentukan tim penilai.

Ada juga penghargaan bagi lima lembaga diklat yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan pesertanya mengikuti uji kompetensi melalui LSP. "Masyarakat dan kalangan dunia usaha perlu memiliki pemahaman yang utuh akan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja," tutur Adjat.

Kompetensi kerja sebenarnya juga menjadi perhatian dunia usaha. Malah, pengusaha mengaitkan kompetensi kerja dengan produktivitas kerja yang pada akhirnya memengaruhi remunerasi bagi pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, sudah semestinya kompetensi kerja dan produktivitas pekerja menjadi dasar penghitungan remunerasi. Semakin kompeten dan produktif seorang pekerja, maka semakin tinggi daya saing dunia usaha.

"Tentu pemerintah juga harus menjalankan tanggung jawabnya menyelenggarakan pendidikan formal, sehingga kita mempunyai angkatan kerja yang kompeten dan produktif. Bagaimana kita bisa menarik 62 persen angkatan kerja dari sektor informal jika sebagian besar pekerja kita hanya berpendidikan sekolah dasar," tutur Sofjan.