Ketika Para Pejabat Menghitung Remitansi

Oleh Wahyu Susilo

Biasanya saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, media massa memberi perhatian khusus pada kondisi harga bahan pangan yang cenderung naik. Juga karut-marut tata kelola transportasi menghadapi arus mudik.

Selain itu—setidaknya dalam lima tahun terakhir—ada ”tradisi” baru yang dilakukan menjelang Lebaran, yaitu menghitung remitansi (hasil jerih payah buruh migran) yang mengalir deras ke Tanah Air. Simak saja liputan media-media lokal mewartakan peningkatan transaksi aliran masuk remitansi di daerah kantong buruh migran, baik lewat jasa perbankan maupun lembaga keuangan nonperbankan.

Seperti tak mau ketinggalan, para pejabat Indonesia juga merasa perlu untuk berbicara mengenai arus masuk remitansi, lengkap dengan angka yang mencapai triliunan rupiah. Tentu saja pembicaraan tentang remitansi sangat lancar dan lengkap dengan datanya. Sangat jauh berbeda ketika para pejabat ini diminta bicara tentang kasus-kasus yang menimpa buruh migran Indonesia. Biasanya mereka menjawab tak lancar bahkan sering tak memiliki data.

Data tak akurat

Tentu menjadi soal ketika dua pejabat Indonesia bicara tentang remitansi buruh migran dengan data yang berbeda. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat dalam kegiatan safari Ramadhan di Medan menyatakan, remitansi yang dikirim buruh migran berjumlah Rp 100 triliun per tahun.

Data yang berbeda disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Dalam acara buka puasa bersama di Bursa Kerja Luar Negeri (BLKN) milik swasta di Condet, Jakarta Timur, tanggal 29 Juli 2012, Muhaimin menyatakan bahwa remitansi yang dikirim buruh migran dalam setahun bisa mencapai Rp 65 triliun.

Sangatlah mengherankan dan menyedihkan, dalam waktu yang hampir sama, dua institusi pemerintah menyampaikan data remitansi yang berbeda. Realitas ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia belum memiliki data akurat mengenai aliran jerih payah keringat buruh migran Indonesia.

Hal ini terjadi karena memang dalam kebijakan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia belum menyentuh fase reintegrasi (post-migration) di mana di dalamnya menyangkut pengelolaan remitansi. Selama ini penghitungan remitansi lebih banyak mengacu pada data transaksi keuangan Bank Indonesia dan data tahunan yang dikeluarkan Bank Dunia, yang secara reguler menerbitkan data remitansi global.

Migrasi berbiaya tinggi