Kurtubi: Kuota BBM Bersubsidi Sebaiknya Dihapuskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat energi, Kurtubi berpendapat, sistem kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya dihapuskan. Pasalnya, kata dia, kuota tersebut membuat masyarakat terbatasi dalam mengonsumsi BBM. "Saya termasuk yang berpendapat bahwa sebaiknya kebutuhan BBM rakyat tidak boleh dibatasi," sebut Kurtubi ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/8/2012).

Ia menjelaskan, setiap tahun, Pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui kuota yang biasanya tertera dalam APBN. Misalnya, dalam APBN-Perubahan 2012, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter untuk tahun 2012. Namun, Kurtubi menyebutkan, kuota tersebut tidaklah realistis.

Maksudnya, kuota lebih kecil dari kebutuhan nyata masyarakat. Alhasil, kuota BBM bersubsidi pun selalu terlampaui. "Akibatnya seolah-olah subsidi BBM membengkak," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Kurtubi menyarankan agar kuota tersebut dihapuskan. Alasannya, Pemerintah tidak boleh membatasi konsumsi BBM bersubsidi demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Lalu, kata Kurtubi, ketika kuota dihapuskan maka harga BBM pun dinaikkan.

Disebutkan Kurtubi, harga BBM dinaikkan dengan besaran yang telah disebut-sebut sebelumnya yakni Rp 1.500 atau menjadi Rp 6.000 per liter. "Kalau ada kuota, otomatis subsidi membengkak. Dalam konteks itu saya berpendapat lebih baik menaikkan harga daripada (konsumsi) BBM dibatasi, daripada rakyat dipaksa beli pertamax," tandas Kurtubi.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral Jero Wacik mengatakan, Pemerintah akan segera mengurangi subsidi BBM mulai tahun depan. Imbasnya, pemerintah berpeluang menaikkan harga BBM. "Logikanya memang seperti itu. Tapi, itu masih dipikirkan. Ini bukan keputusan, sebab harus dibicarakan dengan DPR," kata Jero ditemui selepas acara Rapat Nota Keuangan Presiden di Gedung DPR MPR Jakarta, Kamis malam (16/7/2012).

Kendati demikian, Jero sebenarnya juga mengusulkan untuk menaikkan harga BBM, jika anggaran subsidi BBM untuk rakyat diturunkan. "Itu masuk salah satu opsi, tapi bukan salah satu keputusan," tambahnya.