Kompas.com - 14/09/2012, 07:43 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com  - Dana Rp 21 triliun untuk perjalanan dinas pemerintah pusat tahun 2013 harus dikurangi. Alasannya, berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBN pada 2010, misalnya, ditemukan banyak perjalanan dinas fiktif, duplikasi laporan, hingga bukti perjalanan yang tidak valid.

Biaya perjalanan dinas untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah tahun 2013 dianggarkan Rp 21 triliun. Nilai itu jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat senilai Rp 7,3 triliun, bantuan siswa miskin senilai Rp 10 triliun, dan subsidi benih senilai Rp 0,1 triliun.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas perjalanan dinas senilai Rp 18 triliun pada 2011 menunjukkan adanya pemborosan sebesar 40 persen atau Rp 7,2 triliun. Setahun sebelumnya, BPK menemukan sejumlah penyimpangan perjalanan dinas.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko, di Jakarta, Kamis (13/9), menyatakan, perjalanan dinas di satu sisi diperlukan dan wajar. Menjadi pertanyaan kemudian manakala nilainya jauh melampaui anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat. Apalagi efisiensinya juga patut dipertanyakan.

”Alokasi itu tidak cukup bisa dipertanggungjawabkan karena lebih besar dari social spending. Dan, ternyata banyak kasus perjalanan dinas tidak diperlukan, lebih sebagai pemborosan anggaran,” kata Prasetyantoko.

Khusus perjalanan dinas ke luar negeri yang semestinya diletakkan dalam konteks diplomasi global, Prasetyantoko berpendapat, acap kali agenda nasionalnya tak jelas. Dengan demikian, lebih baik kalau sebagian rencana anggaran itu dipotong untuk program yang memiliki efek ekonomi berantai.

Secara terpisah, ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan, alokasi senilai Rp 21 triliun itu kurang pantas jika dibandingkan dengan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat yang masih kecil. Dengan demikian, alokasinya layak dipangkas.

Faktanya, Dradjad melanjutkan, perjalanan dinas di banyak kementerian dan lembaga sekadar multiplikasi atau pengulangan dari program yang sudah-sudah. Model yang demikian berarti pemborosan anggaran.

”Cuma, memang, untuk menyisirnya bukan soal sederhana karena itu tersebar di semua kementerian dan lembaga dan posnya pun banyak sekali. Ini harus disisir secara jeli,” kata Dradjad.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya Harry Azhar Aziz menyatakan, biaya perjalanan dinas senilai Rp 21 triliun kurang pantas ketika jumlah penduduk miskin masih banyak sehingga memerlukan banyak anggaran pula. Oleh sebab itu, alokasinya perlu dipotong.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Whats New
OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

Whats New
Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Whats New
Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Whats New
Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Whats New
Mentan SYL Optimistis PMK Dapat Segera Diatasi

Mentan SYL Optimistis PMK Dapat Segera Diatasi

Whats New
Meraih Peluang 'Value Chain' Baterai Mobil Listrik

Meraih Peluang "Value Chain" Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Whats New
Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Spend Smart
Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Whats New
Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Whats New
Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Whats New
Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Whats New
Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Whats New
Kampus UMKM Shopee Hadir di Makassar, Siap Bantu UMKM Sulawesi Selatan Naik Kelas

Kampus UMKM Shopee Hadir di Makassar, Siap Bantu UMKM Sulawesi Selatan Naik Kelas

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.