Naikkan Tarif Listrik, Pemerintah Hanya Berkelit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) ataupun bahan bakar minyak (BBM) dianggap hanya strategi berkelit dari elit politik saja.

"Itu hanya strategi berkelit saja dari pemerintah. Rakyat dibohongi," kata Ekonom Hendri Saparini saat dialog publik Tolak Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Menurut Hendri, pemerintah berdalih ingin menaikkan TDL dan BBM hanya karena subsidi anggaran membeludak. Jika tidak dinaikkan, maka subsidi bisa membengkak sekitar Rp 92 triliun. Namun di sisi lain, anggaran untuk menaikkan pencarian sumber energi baru untuk listrik juga tidak berubah.

Kata Hendri, sejak dulu pemerintah hanya menganggarkan sekitar 5 persen dari APBN. "Padahal pertumbuhan ekonomi kita sudah 6,4 persen. Kalau mau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, maka pemerintah juga harus berani menaikkan anggaran untuk energi juga," tambahnya.

Artinya, dengan adanya jaminan sumber energi listrik maka investor asing yang mau masuk ke Indonesia tidak akan resah. Di sisi lain, pemerintah juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk transportasi publik. Sehingga, masyarakat mau tidak mau memang akan memakai kendaraan pribadi yang saat ini jumlahnya juga semakin membeludak.

"Bila anggaran untuk transportasi publik tidak ada, seharusnya pemerintah mau menambah anggaran untuk subsidi listrik dan BBM. Bukan malah dikurangi," jelasnya.

Menurut Hendri, anggaran pemerintah saat ini masih aman. Sehingga pemerintah juga diminta untuk menganggarkan dana yang lebih pro rakyat, bukan hanya segelintir orang dan penguasa saja. Saat ini anggaran pemerintah dibuat lebih prudent (hati-hati).

Ada dua sektor yang akan diuntungkan dari pengetatan anggaran itu, yaitu sektor keuangan dan sektor energi. "Dua sektor itu paling diuntungkan. Mereka akan bisa bermain-main mengeruk keuntungan di sana," jelasnya.

Sekadar catatan, pemerintah berencana menaikkan harga TDL sebesar 15 persen di tahun 2013. Kebijakan ini dianggap tidak pro rakyat dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.