Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kesehatan Lebih Kecil Dari Subsidi BBM

Kompas.com - 27/09/2012, 21:38 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai bahwa anggaran pemerintah untuk kesehatan dianggap lebih kecil dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Nilai tersebut dianggap tidak adil bagi masyarakat miskin.

"Saya prihatin, anggaran kesehatan justru lebih kecil dibanding anggaran untuk subsidi BBM. Padahal subsidi BBM tersebut tida semua dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin," kata Okky saat diskusi "Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" di kantor BPK Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Saat ini, pemerintah sedang mengalokasikan anggaran Rp 25 triliun untuk investasi awal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Lembaga tersebut sebagai penjamin sosial kesehatan masyarakat di masa depan.

Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 163 triliun. Menurut Okky, anggaran tersebut dinilai tidak adil karena jumlahnya tidak sebanding, padahal sama-sama untuk rakyat miskin.

"Tapi bantuan untuk kesehatan ini memang bisa dirasakan oleh masyarakat miskin. Kalau subsidi BBM, tidak semua masyarakat miskin bisa menikmati," jelasnya.

Sehingga ia mendesak agar pemerintah menaikkan anggaran untuk BPJS tersebut. Menurutnya, jumlah anggaran tersebut belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa anggaran kesehatan seharusnya sebesar 5 persen dari APBN. "Ini malah hanya 2 koma sekian persen saja dari APBN. Ini masih jauh," jelasnya.

Sekadar catatan, Presiden SBY pada rapat kabinet Agustus lalu menganggap bahwa anggaran BPJS itu sudah besar. Sehingga anggaran tersebut harus dialokasikan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan BPJS Kesehatan ini tidak lain untuk membangun keadilan khususnya untuk kesehatan.

"Saudara yang mampu wajib menjalankan asuransi sesuai kemampuan. Namun, pembayaran premi asuransi bagi masyarakat miskin akan ditanggung negara," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku sampai saat ini masih menghitung besaran angka investasi awal BPJS Kesehatan ini. "Jadi masih dihitung. Sekarang kita masih melihat beberapa angka yang pas," jelasnya.

Yang pasti, Agus menambahkan akan mempertimbangkan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sudah ada. Mengingat Jamkesmas dengan iuran Rp 7.000.

Ditambahkan oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, pemerintah kini tengah mempersiapkan semua sarana dan fasilitas menjelang diberlakukannya BPJS Kesehatan 2014.

"Kita siapkan semua sarana jadi supaya rakyat memiliki akses pada upaya preventif, promotif maupun kuratif. Karena itu dengan upaya Puskesmas keliling, rumah sakit bergerak, rumah sakit pratama dan sebagainya ditambah," jelasnya.

Setidaknya masih ada 100.000 tempat tidur yang masih kurang untuk kelas tiga. Selanjutnya, masih kekurangan jumlah dokter gigi mencapai 4000 orang. "Kalau dokter umum sudah oke cuma distribusinya yang masih kurang baik," katanya.

Kemudian menyangkut jumlah peserta program Jamkesmas, Nafsiah menjelaskan dengan dana yang ada sekarang hanya mampu melindungi 63 persen rakyat. Masih ada 37 persen yang belum terlindungi.

"Makanya tadi kita minta tambahan dana kalau bisa. Sehingga pada tahun 2014 kepersertaan sebagian besar sudah tercover," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

    IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

    Whats New
    Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

    Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

    Whats New
    Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

    Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

    Whats New
    Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

    Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

    Whats New
    RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

    RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

    Whats New
    OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

    OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

    Whats New
    Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

    Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

    Whats New
    [POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

    [POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

    Whats New
    Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai 'Take Off', Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

    Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai "Take Off", Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

    Whats New
    Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

    Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

    Earn Smart
    Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

    Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

    Whats New
    Cara Migrasi PLN Pascabayar ke Prabayar lewat Aplikasi

    Cara Migrasi PLN Pascabayar ke Prabayar lewat Aplikasi

    Whats New
    PLN Akan Tambah 111 SPKLU di Berbagai Lokasi 'Rest Area' Tol

    PLN Akan Tambah 111 SPKLU di Berbagai Lokasi "Rest Area" Tol

    Whats New
    3 Cara Cek Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar

    3 Cara Cek Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar

    Earn Smart
    Gandeng Swiss Re, Jasindo Bakal Kembangkan Layanan Mitigasi Risiko

    Gandeng Swiss Re, Jasindo Bakal Kembangkan Layanan Mitigasi Risiko

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com