Batas Alih Daya Tegas

Kompas.com - 12/10/2012, 03:04 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pemerintah, pengusaha, dan pekerja sepakat membentuk tim kecil untuk menuntaskan aturan membatasi bisnis penyedia jasa tenaga alih daya. Aturan ini lebih menegaskan hanya pemborongan pekerjaan yang dibolehkan sepanjang bukan kegiatan pokok produksi pemberi kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menjelaskan hal ini seusai memimpin rapat pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Kamis (11/10). Rapat tiga pihak ini dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Sekretaris Jenderal Apindo Soerjadi Sasmita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing.

”Hanya peralihan pekerjaan yang dibolehkan dengan syarat perusahaan penerima pekerjaan harus memiliki hubungan kerja langsung dengan pekerja. Aturan ini lebih tegas,” kata Muhaimin.

Rapat dimulai dengan mendengarkan pendapat para anggota. Pengusaha khawatir pembatasan bisnis penyalur tenaga alih daya bisa menghilangkan peluang bisnis dari pasar global.

Muhaimin menjelaskan, pemerintah tidak akan melarang pemborongan pekerjaan. Pemerintah hanya melarang penyedia jasa tenaga alih daya selain jasa keamanan, katering, transportasi pekerja, kebersihan, dan penunjang pertambangan migas.

Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional akan menyiapkan rancangan peraturan Menakertrans yang mengatur tegas penggunaan outsourcing (alih daya). Peraturan ini akan menghentikan pemakaian tenaga alih daya yang melanggar asas dan bisa menekan konflik hubungan industrial.

Menurut Sofjan, peraturan ini harus bisa memberi kepastian hukum. ”Kami juga ingin supaya moratorium outsourcing ini juga diikuti moratorium mogok buruh disertai intimidasi,” ujar Sofjan.

Perwakilan buruh mengaku puas dengan hasil rapat. Menurut Iqbal, pemerintah dan buruh sudah sepaham.

Menurut Iqbal, perusahaan tenaga alih daya yang diizinkan harus memiliki hubungan kerja langsung dengan pekerja dengan hak normatif yang jelas dengan upah layak. Pengusaha juga boleh merekrut pekerja kontrak untuk pekerjaan waktu tertentu.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Mudji Handaya mengatakan, aturan ini memudahkan pengendalian perusahaan pemborong pekerjaan. Pengawasan hak buruh juga lebih mudah dengan mekanisme pengesahan izin operasional oleh dinas ketenagakerjaan setempat. (ADH/HAM)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X