Aparat Diminta Netral Saat Aksi Buruh

BEKASI, KOMPAS.com — Aparat keamanan, yakni Polri dan TNI, diminta berperan sesuai kapasitas dan netral dalam aksi buruh. Kedekatan dengan pengusaha atau buruh merupakan keniscayaan, tetapi posisi aparat seharusnya tetap netral.

Demikian diutarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal kepada Kompas, Selasa (16/10/2012).

Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia ini juga mengkritisi pertemuan Forum Investor Bekasi dengan pimpinan Komando Resor Militer 051/Wijayakarta di Jababeka, Kabupaten Bekasi, Senin kemarin.

Iqbal menyayangkan adanya pertemuan yang bisa saja ditafsirkan sebagai upaya mendekati alat negara (TNI) untuk menakut-nakuti gerakan buruh. "Dalam hal ini kami mengimbau aparat tidak terlalu dalam mencampuri urusan ketenagakerjaan," katanya.

Iqbal mencoba memahami upaya kalangan pengusaha yang mengadakan pertemuan (tanpa dihadiri buruh) dengan aparat karena merasa resah akibat aksi buruh, yakni demonstrasi bahkan mogok nasional. Meski demikian, lanjut Iqbal, perlu dilihat mengapa buruh mengadakan aksi.

Di sisi lain, aksi buruh, yakni demonstrasi dan mogok nasional, tidak melanggar aturan, bahkan dibolehkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aksi tidak terjadi secara spontan, tetapi akibat ada kekeliruan kebijakan yang merugikan buruh.

Iqbal menyarankan Forum Investor Bekasi yang berisi pucuk pimpinan perusahaan (level presiden direktur atau wakil presiden direktur) untuk bertemu dengan pimpinan gerakan buruh dan membahas persoalan yang sedang dihadapi.

Pertemuan antar-elite buruh dan pengusaha itu dipandang perlu sebab komunikasi tripartit melalui perwakilan buruh-pengusaha-pemerintah masih dirasa gagal. Belum ditemukan formula yang tepat untuk menanggapi tuntutan buruh sekaligus pengusaha sehingga kedua pihak merasa lega.