Ada Motif Ekonomi di Balik Kampanye Antitembakau?

BANDUNG, KOMPAS.com — Kampanye antitembakau yang menyebut rokok sebagai biang gejala degeneratif pada tubuh manusia secara awam diterima sebagai promosi kesehatan masyarakat. Namun, ada pula yang menyebut bahwa kampanye ini sesungguhnya merupakan agenda asing untuk melumpuhkan industri tembakau nasional dan kemudian dikuasai satu per satu.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makan, Minum (FSP RTMM) Soeganda Priyatna, Rabu (7/11/2012) di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat. Lontaran itu dia kemukakan saat acara bedah buku Muslihat Kapitalis Global yang ditulis Waskito Giri Sasongko.

Menurut Soeganda, industri rokok kretek mempunyai sejarah panjang di Indonesia sebagai perusahaan yang padat karya. Sewaktu krisis ekonomi mendera pun, sektor ini paling tahan goncangan tanpa ada rasionalisasi karyawan ataupun nasionalisasi.

"Yang ada sekarang, pemerintah terus mengganggu industri rokok kretek melalui peraturan," kata Soeganda.

Dia menyebut masuknya Phillip Morris yang menguasai Sampoerna sebagai salah satu indikasi pemerintah yang mempersilakan modal asing ikut campur di sektor rokok kretek. Saat ini terdapat 425.000 anggota FSP RTMM yang bekerja di 275.000 industri rokok seluruh Indonesia.

Budayawan Mohamad Sobary menjelaskan, pemerintah terkesan sengaja mematikan usaha kecil rokok kretek dengan memasang cukai sangat tinggi sehingga banyak industri gulung tikar. Jumlah cukai yang harus dibayar industri kecil hampir sama dengan industri besar sehingga tidak adil.

Sang penulis buku, Waskito, mengungkapkan, bukunya mencoba melihat kampanye antitembakau lebih dalam lagi melampaui pemahaman awam, yakni kampanye kesehatan semata. Dia melihat ada skema perdagangan global yang bermain dan melibatkan campur tangan pihak asing yang mencoba untuk ambil untung dari kegamangan sikap dan posisi pemerintah terhadap tembakau.