Kompas.com - 12/11/2012, 09:23 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA,KOMPAS.com — Pemerintah cenderung berhati-hati dalam menerbitkan aturan baru soal sistem alih daya alias outsourcing. Kuatnya tarik-ulur kepentingan menyebabkan penetapan beleid—berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) bertajuk Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain—tertunda.

Maklum, dalam beleid teranyar ini, buruh menuntut pekerjaan yang boleh dialihdayakan hanya lima, yakni cleaning service, katering, sekuriti, sopir, dan jasa tambang migas. Di sisi lain, pengusaha menolak keras adanya pembatasan outsourcing lantaran bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan penyedia jasa alih daya.

Alhasil, molornya penetapan aturan ini menyulut hubungan industrial yang makin kritis. Buruh mengancam bakal mogok kerja lagi. Pengusaha balik menggertak siap berhenti berproduksi bila tuntutan pekerja sudah tidak wajar dan bertindak rusuh. Makanya, meski belum ditetapkan, pengusaha bersiap menggugat ke pengadilan jika permenakertrans outsourcing merugikan mereka.

Sejatinya, permenakertrans outsourcing bisa memberikan solusi untuk mengakhiri polemik ketenagakerjaan selama ini. Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdalih bahwa peraturan outsourcing masih dalam proses finalisasi sehingga batal diteken pada Jumat (2/11/2012) lalu. Penyebabnya, buruh menolak dan menyodorkan draf baru lantaran tidak ada pembatasan outsourcing. Sebelumnya, Muhaimin berjanji paling telat aturan tersebut tuntas pada akhir Oktober lalu.

Mudhofir, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), menuding bahwa pemerintah tidak berani menetapkan aturan alih daya ini akibat kuatnya desakan dari pengusaha yang menolak pembatasan outsourcing. "Sebenarnya Menteri sudah sepakat dengan buruh bahwa outsourcing hanya di lima bidang pekerjaan," katanya.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengakui, beleid outsourcing belum ditetapkan karena penolakan pembatasan outsourcing dari pengusaha makin deras. "Pemerintah kembali berhitung tentang kerugian akibat penetapan peraturan outsourcing ini," ujarnya.

Wisnu Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, mengklaim banyak perusahaan penyedia outsourcing yang bangkrut bila ada pembatasan. Sebagai informasi, diperkirakan terdapat 12.000 perusahaan outsourcing di Indonesia. Dari angka itu, cuma 5 persen-10 persen perusahaan yang menyediakan pekerja di lima sektor outsourcing yang akan ditetapkan pemerintah. (Arif Wicaksono/Kontan)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

    RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

    Whats New
    Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

    Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

    Spend Smart
    Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

    Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

    Whats New
    Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

    Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

    Whats New
    Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

    Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

    Whats New
    BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

    BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

    Whats New
    5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

    5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

    Whats New
    Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

    Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

    Whats New
    Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

    Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

    Whats New
    Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

    Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

    Whats New
    Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

    Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

    Work Smart
    Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

    Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

    Whats New
    Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

    Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

    Work Smart
    Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

    Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

    Whats New
    BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

    BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

    Work Smart
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.