Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Klarifikasi Terkait Inefisiensi PLN

Kompas.com - 13/11/2012, 17:19 WIB
Evy Rachmawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -   Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memenuhi panggilan Panitia Kerja Listrik Komisi VII DPR RI. Dalam pertemuan itu, Dahlan memberikan keterangan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai inefisiensi di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp 37,6 triliun selama tahun 2009 dan tahun 2010 silam.  

Menurut Dahlan, temuan BPK mengenai inefisiensi di PLN selama tahun 2009 dan 2010, terkait energi primer-gas bumi, kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi, sehingga harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar yang lebih mahal dari gas sebesar Rp 17,9 triliun di tahun 2009 dan Rp 19,7 triliun di tahun 2010.  

"Jadi BPK menyebutkan, penyebab inefisiensi itu bukan karena korupsi, tetapi karena tidak tersedianya gas, sehingga PLN harus menggunakan minyak solar yang lebih mahal," kata dia.

Untuk mengatasi semua itu, BPK memberikan 18 rekomendasi ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas 7 buah, kepada Menteri ESDM 4 buah, kepada direksi PGN (3 buah), kepada Menteri BUMN (1 buah), dan kepada PT Regas (1 buah).  

"Rekomendasi untuk PLN hanya satu buah yang bunyinya agar PLN mempercepat pembangunan terminal terapung penerima gas (FSRU) atau gas alam terkompresi di Bali," kata dia. Dalam paparan BPK itu juga disebutkan, temuan BPK itu tidak mengindikasikan adanya penyimpangan dalam masalah itu.  

Dahlan menegaskan, saat menjabat sebagai Dirut PLN, ia telah berulang kali menyatakan bahwa sebagian pembangkit listrik milik PLN "salah makan", atau yang seharusnya menggunakan bahan bakar gas, tetapi terpaksa memakai bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini terjadi karena PLN mengalami kekurangan pasokan gas untuk pembangkit listrik.   "Saya telah meminta kepada pemerintah dan BP Migas untuk mengalokasikan gas bagi pembangkit listrik milik PLN, tetapi ternyata belum mencukupi kebutuhan gas bagi pembangkit milik PLN," kata dia menambahkan.

Pihaknya juga telah menjajaki impor gas dari Timur Tengah tetapi karena terjadi ketegangan politik di negara itu maka pihaknya urung mengimpor gas dari negara itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com