Dahlan Iskan Harus Terbuka Jelaskan Inefisiensi PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII dan mantan Direktur PLN Dahlan Iskan akhirnya terlaksana Selasa pagi (13/11/2012) kemarin, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI. Kehadiran Dahlan penting untuk menjelaskan temuan BPK mengenai inefisiensi yang terjadi di PLN dan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Saya bahkan bertanya langsung kepada Wakil Ketua BPK Hasan Bisri apakah ini sudah sampai di tahap merugi atau hanya sekedar indikasi. Pak Hasan menjawab dengan tegas ini sudah merugi, bukan lagi indikasi. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan," jelas Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi di Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Menurut Achmad Rilyadi yang akrab dipanggil Irel, temuan inefisiensi PLN seperti yang ditemukan BPK tidak sekedar berkutat pada permasalahan penyediaan gas semata.

Untuk itu, Irel juga meminta Dahlan menjelaskan temuan inefisiensi ini secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta agar Dahlan untuk tidak menyepelekan kerugian ini dan ikut ambil bagian untuk mengatasinya.

"Diakui atau tidak, angka Rp 19,7 triliun untuk tahun 2010 itu, terjadi di masa kepemimpinan Dahlan Iskan. Nah, seharusnya saat ini ketika Bapak (Dahlan Iskan) menjabat sebagai Menteri BUMN, apakah masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2010 ini sudah terselesaikan? Karena permasalahan ini sudah merugikan negara," kata Irel.