Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak 'Outsourcing', Kantor PLN Diduduki

Kompas.com - 29/11/2012, 14:58 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis

AMBON,KOMPAS.com - Ratusan pegawai PLN tidak tetap dari berbagai daerah di Maluku yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonseia (KSBSI), Kamis (29/11/2012) berunjuk rasa di Kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara tepatnya di Kawasan Tugu Trikora, Ambon.

Ratusan pendemo ini datang dengan menggunakan tiga buah mobil, dan ratusan sepeda motor sambil membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Dalam orasinya, mereka meminta agar General Maneger PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Uatara segera memperjuangkan penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) yang masih diterapkan di Maluku.

"Kami menuntut General Maneger PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, dapat memperjuangkan nasib kami di Maluku, kami menilai selama ini tidak ada upaya serius untuk memperhatikan nasib kami," teriak Koordinator Wilayah (Koorwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Kelson Haurissa dalam orasinya.

Kelson mengungkapkan, sebelumnya mereka telah menemui komisi yang membidangi masalah buruh di DPR RI, dan juga pimpinan PLN Pusat. Hasilnya, DPR sangat mengapresiasi keinginan pegawai outsourcing. Sementara, pihak PLN pusat juga telah mengusulkan kepada pimpinan wilayah PLN Maluku Maluku Utara untuk mengangkat pegawai tetap. Namun, hingga saat ini hal tersebut tidak dilakukan.

Selain meminta penghapusan sistem alih daya, ratusan pendemo ini juga menolak adanya pemberlakuan upah murah seperti yang selama ini berjalan. "Kami menolak adanya pemberlakukan upah murah, dan kami meminta adanya upah yang layak," cetus salah satu pendemo.

Kepala Bidang Perencanaan PT PLN wilayah Maluku Maluku Uatara, Edi dan bagian Humas Irfan yang menemui pendemo mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan pendemo kepada pimpinan PT PLN Wilayah Maluku Maluku Uatara.

Sementara General Maneger PT PLN Cabang Ambon, Helmy Bantam mengatakan, masalah outsourcing meruapakan masalah nasional yang saat ini dihadapi para buruh di Indonesia. Menurutnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai tetap atau menghapus sistem tersebut, karena itu merupakan kewenangan PLN pusat.

"Masalah ini masih sedang dalam proses di MK, soal pengangkatan pegawai tetap itu kewenangan PLN Pusat, saya juga mau katakan, upah pegawai outsourcing di Maluku itu melebihi UMR provinsi Maluku," ungkapnya.

Usai berunjuk rasa di Kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Uatar pendemo kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Maluku untuk melanjutkan aksinya tersebut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com