Jual BBM Subsidi ke Hiswana Migas, DPR Panggil Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertanyakan perihal dugaan penyimpangan antara Pertamina dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial mengatakan, Senin pekan depan ia akan meminta Komisi VII untuk memanggil Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan untuk meminta penjelasan perihal penjualan BBM bersubidi kepada Hiswana Migas di bawah harga subsidi.

"Bagaimana bisa Pertamina jual (ke Hiswana Migas) Rp 4.300 perliter," kata Farial saat diskusi di Jakarta, Sabtu ( 1/12/2012 ).

Hal itu dikatakan Farial menyikapi pernyataan Direktur BPH Migas Djoko Siswanto bahwa Hiswana Migas membeli BBM bersubsidi di Depot Pertamina seharga Rp 4.300 perliter. Padahal, kata dia, Hiswana seharusnya membeli BBM bersubsidi dengan harga pasar lalu menjualnya ke masyarakat seharga Rp 4.500 perliter. Selisihnya diklaim lalu ke pemerintah.

Menurut Djoko, praktik penjualan BBM bersubsidi antara Pertamina dan Hiswana Migas itu melanggar peraturan presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2012 . Kenyataannya, kata dia, tidak semua BBM bersubsidi yang keluar dari Depot Pertamina sampai ke masyarakat.

"Praktik itu sampai sekarang. Celakanya lagi, negara bayar subsidi BBM yang keluar dari depot. Ini dari manajemennya harus diperbaiki," kata Djoko.

Seperti diberitakan, pemerintah akan mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter ke DPR. Pasalnya, kuota BBM bersubsidi sebesar 44 juta kiloliter yang ditetapkan dalam APBNP 2012 diprediksi akan habis pada 23 Desember.