Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Belum Perlu Meredenominasi Rupiah

Kompas.com - 11/12/2012, 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk saat ini Indonesia belum perlu menerapkan redenominasi rupiah. Sistem ini biasanya diterapkan jika keadaan negara sudah mengalami inflasi tinggi.

Hal itu dikatakan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Raden Pardede, menjawab pertanyaan wartawan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dan wartawan di Jakarta, Minggu (9/12) malam.

”Biasanya redenominasi diterapkan pada saat negara mengalami hiperinflasi seperti yang pernah dialami Brasil, Turki, dan Zambia,” ungkap Raden.

Hal senada diungkapkan Ketua KEN Chairul Tanjung. Meskipun rancangan UU tentang redenominasi sudah diserahkan pemerintah kepada DPR, KEN menganggap yang seharusnya menjadi prioritas saat ini adalah membahas RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

”Untuk mengantisipasi krisis global, RUU JPSK bisa menjadi payung hukum agar para pembuat kebijakan tidak merasa gamang dalam mengambil tindakan dalam keadaan krisis,” kata Chairul Tanjung.

Redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.

Sebelumnya, pada 30 November 2012, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan RUU Redenominasi Rupiah kepada DPR yang diterima Wakil Ketua DPR Anis Matta didampingi Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.

Pekan lalu, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi Sohibul Iman meminta pemerintah dan Bank Indonesia tidak terburu-buru menyosialisasikan redenominasi.

”Prinsipnya, kita harus selesaikan UU-nya dulu,” tutur Sohibul. (GUN/MAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com