Kompas.com - 14/12/2012, 09:29 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia memiliki diskresi untuk menolak atau menerima izin pembukaan kantor bank di daerah tertentu. Pertimbangan keputusan itu demi kepentingan perekonomian nasional. Keberadaan kantor bank diharapkan sejalan dengan arah dan kondisi perekonomian daerah tersebut.

Diskresi itu akan dituangkan Bank Indonesia (BI) dalam pasal-pasal aturan izin berjenjang (multi-license), yang terbit pada akhir Desember ini. Aturan itu menjadi semacam pedoman bagi bank agar pembukaan kantornya diperhitungkan dengan matang.

”Misalnya, ada bank yang ingin membuka kantor di suatu daerah, tapi fokus bisnis bank tersebut tidak sejalan dengan yang sedang dikembangkan daerah itu. Izinnya bisa ditolak,” kata Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis di Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Diskresi BI itu berlaku bagi semua bank. ”Siapa pun yang mengajukan akan kami lihat lebih dulu,” tutur Irwan.

Sebelumnya Gubernur BI Darmin Nasution menyampaikan, BI akan menetapkan level pengambil keputusan diskresi tersebut. Dengan demikian, tidak setiap orang di BI dapat mengambil keputusan boleh atau tidaknya suatu bank membuka kantor di daerah tertentu.

Aturan izin berjenjang BI membagi bank dalam empat kelompok berdasarkan modal inti. Setiap kelompok memiliki kegiatan usaha yang berbeda.

Dalam pembukaan kantor bank, BI membagi wilayah dalam zona I-VI, yang ditentukan kepadatan kantor bank di daerah tersebut. Modal diperlukan untuk membuka kantor di daerah padat lebih besar dibandingkan dengan di daerah masih longgar. BI juga mengenakan aturan bahwa bank yang membuka tiga kantor di zona I dan II yang relatif padat wajib membuka satu kantor di zona V dan VI yang relatif longgar atau tidak padat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Data BI per Oktober 2012, ada 120 bank umum dengan 16.067 kantor. Dilihat dari jumlah kantor cabang bank umum, per Oktober 2012 sebanyak 3.412 cabang. Terbanyak di DKI Jakarta (551 cabang), disusul Jawa Timur (410 cabang) dan Jawa Barat (375 cabang). Di Sulawesi Barat ada 14 cabang dan di Gorontalo ada 16 cabang.

Resiprokal

Komisi XI DPR berencana memasukkan aturan resiprokal perbankan ke Rancangan Undang-Undang Perbankan. Saat dimintai komentar soal itu, Irwan Lubis menyatakan, BI mendukung resiprokal tersebut.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.