Boikot Pengusaha Berdampak Negatif

Kompas.com - 26/12/2012, 08:58 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha meminta pemerintah tidak mengabaikan peran mereka sebagai pencipta lapangan kerja dan pembayar pajak. Akan tetapi, para pengusaha juga diingatkan akan munculnya dampak negatif dari rencana pemboikotan pengusaha di forum tripartit.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B Sulisto mendukung sikap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menarik diri dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional jika pemerintah tidak lagi menghargai pengusaha.

Suryo menegaskan hal ini kepada Kompas di Jakarta, Senin (24/12/2012). Apindo telah menarik 15 perwakilan mereka dari LKS Tripartit Nasional karena kecewa dengan sikap pemerintah yang mengabaikan masukan unsur pengusaha berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan regulasi tenaga alih daya.

”Seharusnya kesepakatan tripartit terdiri atas tiga pihak, pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Tetapi, kalau masukan unsur pengusaha tidak lagi diikutsertakan dalam putusan, saya bisa mengerti keputusan Apindo dan kalau perlu bubarkan saja LKS Tripartit Nasional,” kata Suryo.

LKS Tripartit Nasional merupakan forum dialog resmi berisi unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah, yang setiap unsur diwakili 15 orang. Mereka bekerja berdasarkan keputusan presiden selama dua tahun membahas berbagai masalah ketenagakerjaan untuk menjadi masukan bagi pemerintah.

Forum ini lebih luas daripada dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja di tingkat perusahaan. LKS Tripartit Nasional lumpuh sejak krisis ekonomi 1999 dan baru pulih tahun 2007 untuk menjadi forum koordinasi mencari solusi dari setiap masalah ketenagakerjaan.

Menurut Suryo, pemerintah dan pekerja tidak sepatutnya mengabaikan peranan pengusaha dalam forum tiga pihak tersebut. Suryo meminta komitmen pemerintah dan pekerja untuk saling menghargai kesepakatan tiga pihak dalam LKS Tripartit Nasional.

”Kita mengimbau pengusaha untuk menahan diri agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tetapi, kondisi pengusaha saat ini sangat berat dan kita harus bisa memahami kondisi ini,” kata Suryo.

Dunia usaha mendapat pukulan berat dengan kenaikan upah minimum tahun 2013 yang sangat drastis, seperti yang mereka alami juga pada awal tahun 2012.

Kenaikan upah minimum 2013 tertinggi terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, sebesar 70 persen dari tahun 2012 dan DKI Jakarta menaikkan UMP sebanyak 43 persen.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X