Insentif Mobil Listrik, Pemerintah Dorong sampai Produksi Massal

JAKARTA, KOMPAS.com — Seluruh inisiatif pengembangan mobil listrik nasional harus masuk sistem tim riset yang dibentuk pemerintah. Langkah ini untuk menjamin berlangsungnya pengembangan yang sesuai prosedur standar guna menjamin kelayakannya dan mendapat insentif yang ada.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menggelar rapat koordinasi tentang pengembangan mobil listrik nasional di Jakarta, Rabu (9/1/2013). Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji.

Pemerintah, menurut Hatta, telah membentuk tim riset di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi. Seluruh potensi pengembangan yang ada, baik institusi maupun perorangan diharapkan masuk dalam sistem tim riset tersebut.

"Mana yang kurang kita bantu. Kalau ada yang perlu insentif, kita bantu. Dana-dana riset juga kita sediakan," kata Hatta.

Tim riset khusus menangani riset dan pengembangan teknologi. Sementara soal pemberian status layak atau tidak operasinya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Pemberian izin produksi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Seluruh proses standar, menurut Hatta, harus dilalui agar mobil benar-benar layak dan bisa sampai diproduksi secara massal. Untuk produksi massal pertama nanti diutamakan untuk mobil perkotaan dan bus.

Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2013, akan dijadikan sebagai panggung pameran mobil listrik nasional. Teknisnya, seluruh kendaraan yang digunakan untuk kepentingan acara akan menggunakan mobil listrik nasional, kecuali mobil kepala negara yang biasanya membawa mobil protokoler sendiri.

Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong pengembangan mobil listrik nasional. Di antaranya adalah pembebasan pajak pertambahan nilai untuk barang mewah bagi komponen-komponen yang masih harus diimpor.

Ditanya soal kebutuhan listrik untuk mobil listrik nasional, Agus berpendapat, idealnya menggunakan listrik nonsubsidi. Alasannya, salah satu tujuan pengembangan mobil listrik adalah menekan konsumsi subsidi.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang giat mempromosikan mobil listrik mengatakan tidak akan menyerah mengenai mobil listrik. "Kita tidak mungkin mengejar teknologi mobil bensin yang sudah dikembangkan negara-negara maju. Kita akan berkompetisi di mobil listrik karena teknologi ini baru dan semua negara sedang berlomba mengembangkannya," ujar Dahlan.

Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman, kemarin, di Kantor Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, menyatakan, ketersediaan pasokan tenaga listrik dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali mencukupi untuk program mobil listrik. Masih ada cadangan 30 persen dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang siap dipakai.

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji mengatakan, listrik menganggur atau tidak terpakai di malam hari yang mencapai 1.000 megawatt dapat dimanfaatkan untuk mengisi baterai mobil listrik.

Berbeda dengan pengisian mobil listrik di rumah yang membutuhkan waktu beberapa jam, pengisian di area istirahat menggunakan peranti pengisi cepat dengan listrik searah cukup 10-20 menit. Biaya yang dibutuhkan untuk satu peranti pengisi cepat ini sekitar Rp 10 juta.

Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama Dasep Ahmadi, di Kemenperin, menuturkan, pihaknya berencana memproduksi 1.000-2.000 unit mobil listrik Evina. Evina singkatan dari Electric vehicle Indonesia. Dasep menuturkan, harga jual mobil listrik tersebut di bawah Rp 200 juta.(ARN/EVY/CAS/LAS)