Menkeu: Jaga Kuota BBM agar Tidak Jebol Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) agar menjaga pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, pada tahun lalu, konsumsi BBM bersubsidi sudah jebol hingga 1,23 juta kl.

"Kalau porsi BBM bersubsidi tidak bisa dikendalikan, itu akan sangat tidak sehat anggaran fiskalnya. Ini harus lebih ditekankan untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut," kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (14/1/2013).

Sekadar becermin pada tahun lalu, pemerintah sudah tiga kali mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi. Dari semula 40,4 juta kl, menjadi 44,04 juta kl hingga penambahan pada akhir tahun lalu menjadi 45,23 juta kl. Tahun ini, pemerintah mengajukan kuota BBM bersubsidi hingga 46 juta kl.

Ada wacana dari Kementerian ESDM untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk bisa menekan defisit neraca perdagangan sekaligus anggaran fiskal pemerintah.

Namun, Agus enggan berkomentar bila harus meningkatkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Begitu juga dampak kenaikan harga BBM terhadap anggaran fiskal pemerintah.

Untuk mencari solusi bersama, Agus akan melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Jero Wacik terkait hal ini. Pihaknya sudah mendengar bahwa Kementerian ESDM sedang melakukan kajian tentang pengendalian BBM bersubsidi di tahun ini. "Tapi, kalau seandainya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibatasi hingga 46 juta kl, kita perlu melakukan pertemuan untuk bahas itu," kata Agus.

Menurut Agus, rencananya pihak Kementerian Keuangan akan melakukan komunikasi dengan Kementerian ESDM minggu ini terkait hal isu kenaikan harga BBM. Sebab, meski masih di awal tahun, pengendalian kuota BBM bersubsidi ini harus dilakukan sejak dini agar kuota BBM tidak jebol. "Kalau soal bisa jebol hingga 50 juta kl dan harga BBM dinaikkan hingga Rp 6.000 per liter, saya tidak mau komentar," tambahnya.

Agus akan melakukan komunikasi khusus dengan Kementerian ESDM terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter dan proyeksi penambahan kuota BBM bersubsidi hingga 50 juta kl di tahun ini. "Itu nanti akan disimak sekali oleh publik terkait dengan bagaimana dampaknya ke fiskal," tambahnya.

Pihak Kementerian Keuangan akan terus mempelajari kajian pengawasan BBM yang dilakukan Kementerian ESDM, apalagi jika Kementerian ESDM tidak bisa menjaga kuota BBM bersubsidi hingga 46 juta kl sesuai target awal.