Kompas.com - 31/01/2013, 21:47 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan agar pengelolaan hutan gambut untuk fungsi produksi berjalan baik, maka perlu adanya kegiatan pengukuran (measurement), pelaporan (reporting), dan verifikasi (verification) atau dikenal dengan kebijakan MRV.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) selaku produsen kertas terkemuka di Tanah Air, mengapresiasi kebijakan tersebut untuk diterapkan di areal konsesinya di Semenanjung Kampar.

Direktur Utama RAPP Kusnan Rahmin, menyatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan MRV yang diterapkan pemerintah terhadap perusahaan. Dia menyatakan, terbuka dengan hasil MRV untuk perbaikan tata kelola hutan tanaman industri (HTI) RAPP dan tanaman kehidupan bagi masyarakat sekitar daerah.

“Hasil dari MRV yang dilakukan tim pakar akan kami terima dan gunakan untuk perbaikan tata kelola lingkungan HTI serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk juga dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sosial ,” kata Kusnan dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (31/1).

Dia juga menegaskan , RAPP berkomitmen untuk membangun HTI secara lestari. Karena itu untuk membangun HTI berkelanjutan, perusahaan menanam sedikitnya 500.000 batang pohon setiap harinya dan memiliki kapasitas pembibitan 200 juta setiap tahunnya di Pangkalan Kerinci, Baserah, Pelalawan dan beberapa satellite nursery.

Tingkatkan serapan karbon
Sebelumnya sebuah tim pakar independen diterjunkan ke areal konsesi RAPP di Semenanjung Kampar Riau. Dari hasil pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang dilakukan tim pakar tersebut, ternyata pembangunan hutan tanaman industri bisa meningkatkan penyerapan karbon.

“Neracanya menunjukan masih ada surplus penyerapan karbon yang cukup besar dengan pembangunan HTI,” kata Guru Besar Fisika Tanah dan Hidrologi Institut Pertanian Bogor ( IPB), Budi Indra Setiawan. Budi merupakan ketua tim pakar yang ditunjuk Kementerian Kehutanan sejak tahun 2010 untuk melakukan MRV pengelolaan HTI di lahan gambut di Semenanjung Kampar.

Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Yetti Rusli menyatakan lahan konsesi yang dikelola RAPP seperti estate Meranti, layak dijadikan lokasi aktivitas demonstrasi penerapan skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dia menyatakan pengelolaan hutan lestari seperti HTI adalah salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

Whats New
Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Whats New
Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Whats New
Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Whats New
SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

Rilis
Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Whats New
Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Whats New
Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Rilis
Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Whats New
PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

Rilis
AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

Whats New
Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Whats New
Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Rilis
OJK Wajibkan Debt Collector Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi dalam Penagihan Utang

OJK Wajibkan Debt Collector Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi dalam Penagihan Utang

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Penerbangan Domestik

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Penerbangan Domestik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X