Upah Naik, Produktivitas Buruh Harus Meningkat

Jakarta, Kompas - Buruh harus meningkatkan produktivitas sebagai kompensasi kenaikan upah minimum provinsi. Kenaikan produktivitas diharapkan bisa meningkatkan efisiensi kegiatan produksi sehingga pemutusan hubungan kerja bisa dicegah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan hal ini seusai membuka Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Jumat (1/2). KSPI adalah salah satu induk serikat pekerja yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

”Kenaikan upah signifikan saat ini harus diimbangi dengan kenaikan produktivitas. Hal ini bisa membuat proses produksi terus berlangsung dan ancaman PHK tidak terjadi,” kata Muhaimin.

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 telah memicu gejolak hubungan indutrial. Pengusaha menolak kenaikan yang sangat drastis karena bisa mengganggu kesinambungan bisnis, terutama sektor industri padat karya.

Muhaimin menegaskan, pemerintah akan terus bekerja keras menyejahterakan buruh. Muhaimin meminta pengurus serikat buruh menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif bersama pengusaha dengan terus memperkuat forum komunikasi bipartit perusahaan. Muhaimin mengakui iklim hubungan industrial kondusif sangat penting dalam upaya penciptaan lapangan kerja baru.

Presiden KSPI Said Iqbal sepakat dengan Muhaimin. Buruh menunggu sekitar 15 tahun untuk mendapatkan upah minimum yang melebihi angka survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Iqbal, peningkatan produktivitas menjadi penting setelah buruh mendapat kenaikan upah yang layak.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, publik harus membedakan antara pernyataan dan realita. Menurut Anton, pemerintah bisa saja mengimbau, tetapi hasil penelitian ilmiah peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, kenaikan UMP tidak sebanding dengan kenaikan produktivitas.

Sedikitnya 1.321 perusahaan yang sebagian besar industri padat karya memohon penangguhan UMP tahun 2013 kepada kepala daerah. Kebijakan pemerintah daerah tersebut dinilai tidak memperhatikan dunia usaha.

”Harus ada kebijakan konkret khusus terhadap industri padat karya yang tidak bisa sekadar imbauan. Tidak adil juga mengorbankan orang yang belum bekerja untuk orang yang bekerja,” kata Anton. (ham)