Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Transportasi Massal untuk Mengurangi Subsidi BBM

Kompas.com - 06/02/2013, 13:54 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong untuk membangun transportasi massal seperti monorel dan mass rapid transport (MRT) untuk mengurangi kemacetan. Ini juga diharapkan bisa mengurangi dana subsidi BBM yang terus melonjak setiap tahun.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan, keinginan pemerintah memang ingin mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak. Soalnya, kenaikan subsidi BBM ini menyebabkan anggaran fiskal membengkak dan menyebabkan defisit neraca perdagangan.

"Keinginan kita memang akan memperbaiki infrastruktur, sehingga kami dorong pembangunan transportasi massal seperti MRT. Ini tentu saja akan menghemat subsidi BBM. Ini yang selalu kami dukung," kata Mahendra selepas membuka acara Fitch Ratings "Indonesia Beyond Investment Grade" di Hotel Mandarin Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Saat ini, pemerintah memang telah memutuskan beban pembiayaan MRT yang ditanggung pemerintah pusat sebesar 49 persen dan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar 51 persen. Awalnya, komposisi pembiayaan pembangunan infrastruktur mass rapid transit (MRT) adalah 42:58, yakni 42 persen biaya ditanggung pemerintah pusat, sedangkan 58 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI.

Dengan komposisi baru itu, beban Pemprov DKI Jakarta berarti tetap lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, komposisi yang diusulkan Jokowi adalah 60 persen pusat dan 40 persen DKI Jakarta.

"Kami mengakui infrastruktur Indonesia ini masih rendah, sehingga akan kami dukung proyek-proyek infrastruktur lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," tambahnya.

Seperti diberitakan, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun yang merupakan komponen subsidi.

Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu. Dengan pembangunan transportasi massal tersebut diharapkan dapat mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com