Kompas.com - 07/02/2013, 07:36 WIB
EditorErlangga Djumena

KOMPAS.com - Kasus dugaan suap impor daging sapi sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari berbagai kongkalikong dalam impor daging sapi. Urusan impor daging sapi dan sapi bakalan dengan segenap akal-akalan di dalamnya sudah lama terjadi dan jumlahnya tidak kecil. Kekuatan lobi menjadi kunci mereka.

Sejak zaman Orde Baru isu kongkalikong impor daging sapi sudah ada. Saat itu, dan masih dilakukan sampai beberapa tahun yang lalu, upaya akal-akalan yang sering muncul adalah pengelabuan berat impor untuk sapi bakalan. Syarat impor sapi bakalan adalah 350 kg, tetapi kenyataannya melebihi berat itu, ada yang 450 kg, bahkan ada yang lebih dari 500 kg. Dengan cara ini, mereka tak perlu lagi menggemukkan sapi bakalan alias langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan.

Penyelundupan daging sapi juga kerap dilakukan. Biasanya berasal dari negara yang tidak bebas penyakit sapi gila atau penyakit kuku dan mulut. Daging sapi dari negara yang tidak bebas penyakit biasanya dijual dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar.

Seperti diketahui, saat ini hanya tiga negara yang bebas dari penyakit tersebut, yaitu Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Jumlah negara yang bebas penyakit tersebut makin sedikit setelah Amerika Serikat pada tahun 2006 juga tidak berstatus bebas karena ditemukan kasus sapi gila di negara itu.

Jika kemudian segelintir importir diduga menyuap atau berusaha menyuap karena situasi di atas membuat mereka mentok. Apalagi Bea dan Cukai makin ketat mengawasi pemasukan daging sapi. Beberapa kali penyelundupan bisa digagalkan aparat Bea dan Cukai. Secara hukum pemerintah juga masih melarang masuknya daging sapi dan produk asal daging sapi dari negara yang belum bebas penyakit.

Upaya lobi-lobi pernah dilakukan beberapa kalangan dengan harapan pemerintah membuka impor dari negara yang tidak bebas penyakit. Mereka berargumentasi dengan usulan zona bebas. Kebijakan yang ada adalah negara bebas penyakit yang artinya Indonesia hanya menerima impor dari negara yang bebas penyakit. Para pelobi mengatakan, di negara yang tidak bebas penyakit ada provinsi-provinsi yang bebas penyakit. Untuk itulah mereka mengusulkan impor daging sapi dari zona bebas atau provinsi bebas penyakit.

Pelobi ini bukanlah pelobi yang mudah kempis di tengah jalan meski sejak bertahun-tahun yang lalu usulan mereka mentah. Pada masa Menteri Pertanian Bungaran Saragih, para pelobi pernah mengusulkan zona bebas, tetapi usulan ini mentah juga. Pada masa Menteri Pertanian Anton Apriyantono, mereka juga sangat aktif untuk mendapatkan peluang itu. Akan tetapi, tekanan media sangat kuat sehingga zona bebas tidak lolos.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lobi-lobi di seputar subsektor peternakan memang cukup kencang. Seorang mantan dirjen peternakan pernah menuturkan betapa berbagai kalangan dari importir, dan juga orang yang mengaku dari partai politik, berupaya untuk meloloskan sejumlah izin. Kebijakan pun berusaha diarahkan untuk kepentingan tertentu.

Meski berkali-kali mentah, kebijakan zona bebas itu akhirnya dibuka berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mencemaskan dampak kebijakan itu, sejumlah pihak langsung mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini. Akhir tahun lalu MK menganulir pasal tentang zona bebas sehingga kebijakan pemerintah harus kembali ke kebijakan negara bebas penyakit.

Otomatis dengan keputusan itu sejumlah pihak yang ingin bisa mengimpor dari negara yang tidak bebas penyakit kembali mentok. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya mendapatkan tambahan kuota impor dari negara yang bebas penyakit. Kasus suap diduga untuk mendapatkan tambahan kuota impor itu. Apakah benar demikian? Kita tunggu hasil penyelidikan petugas dan juga nanti di pengadilan.

Pesan lain dari kasus ini, kasus dugaan suap impor daging sapi diharapkan menjadi pintu masuk untuk membuka kongkalikong lainnya di sektor pertanian. Ada banyak masalah di hulu dan hilir sektor pertanian. KPK sendiri sudah memasukkan pemberantasan korupsi yang menggerogoti ketahanan pangan termasuk dalam prioritas mereka. Sekali lagi kita tunggu kelanjutannya. (ANDREAS MARYOTO)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.