Penghapusan Kredit UMKM Tunggu Kementerian BUMN

Kompas.com - 07/02/2013, 17:16 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Nasib sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi masih tersandera karena belum ada kepastian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menghapuskan kredit macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) korban gempa bumi Yogyakarta tahun 2006.

Padahal, pada 2011 lalu sudah muncul surat kesepakatan tentang penghapusan kredit macet UMKM menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN-BUMN nonbank.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) DI Yogyakarta Teddy Alamsyah mengatakan, tahun 2011 lalu sejumlah instansi sudah menandatangani surat kesepakatan penghapusan kredit macet UMKM di Kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta. Kesepakatan ditandatangani sejumlah lembaga, seperti Kementerian BUMN, Komisi VI DPR, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Tiga tahun lalu sudah ada kesepakatan bersama, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Kami telah mengirimkan dua surat ke Kementerian BUMN untuk menanyakan hal ini, tetapi dua-duanya tidak ada balasan. Selain itu, di setiap pertemuan kami juga selalu menanyakan hal ini," kata Teddy, Kamis  (7/2/2013) di Yogyakarta.

Menurut Teddy, Perbarindo DIY dan lembaga penyedia pinjaman seperti Koperasi sampai sekarang masih menunggu kepastian penghapusan, yang rencananya menggunakan dana CSR BUMN nonbank tersebut. Mereka membutuhkan kepastian karena banyak nasabah yang menunggu jawaban.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan BI DI Yogyakarta, pada Desember 2010 lalu masih ada 489 debitor, dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 8,3 miliar. Tunggakan kredit tersebut sebagian dihapus Pemprov DI Yogyakarta, khususnya untuk pinjaman-pinjaman di bawah Rp 5 juta, sehingga pada Desember 2012 tinggal tersisa 226 debitor dengan tunggakan kredit Rp 4,1 miliar.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI DI Yogyakarta Causa Imam Karana membenarkan bahwa sejumlah BPR kini masih menunggu kepastian penghapusan kredit macet UMKM yang rencananya akan difasilitasi menggunakan CSR BUMN-BUMN nonbank.

"Sama seperti BPR, kredit-kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DI Yogyakarta juga akan dihapuskan menggunakan dana-dana CSR mereka. Sekarang masih tersisa kredit macet di BPD DI Yogyakarta sebesar Rp 700 juta dari 18 debitor," ujarnya.

Menurut Causa, jumlah total kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta di seluruh perbankan mencapai Rp 31,2 miliar dari 542 debitor (minus koperasi dan lembaga penyedia pinjaman lain). Untuk menyelesaikan penghapusan kredit ini, dibutuhkan koordinasi intensif antarlembaga dan perbankan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X