Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghapusan Kredit UMKM Tunggu Kementerian BUMN

Kompas.com - 07/02/2013, 17:16 WIB
Aloysius Budi Kurniawan

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Nasib sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi masih tersandera karena belum ada kepastian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menghapuskan kredit macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) korban gempa bumi Yogyakarta tahun 2006.

Padahal, pada 2011 lalu sudah muncul surat kesepakatan tentang penghapusan kredit macet UMKM menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN-BUMN nonbank.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) DI Yogyakarta Teddy Alamsyah mengatakan, tahun 2011 lalu sejumlah instansi sudah menandatangani surat kesepakatan penghapusan kredit macet UMKM di Kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta. Kesepakatan ditandatangani sejumlah lembaga, seperti Kementerian BUMN, Komisi VI DPR, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Tiga tahun lalu sudah ada kesepakatan bersama, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Kami telah mengirimkan dua surat ke Kementerian BUMN untuk menanyakan hal ini, tetapi dua-duanya tidak ada balasan. Selain itu, di setiap pertemuan kami juga selalu menanyakan hal ini," kata Teddy, Kamis  (7/2/2013) di Yogyakarta.

Menurut Teddy, Perbarindo DIY dan lembaga penyedia pinjaman seperti Koperasi sampai sekarang masih menunggu kepastian penghapusan, yang rencananya menggunakan dana CSR BUMN nonbank tersebut. Mereka membutuhkan kepastian karena banyak nasabah yang menunggu jawaban.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan BI DI Yogyakarta, pada Desember 2010 lalu masih ada 489 debitor, dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 8,3 miliar. Tunggakan kredit tersebut sebagian dihapus Pemprov DI Yogyakarta, khususnya untuk pinjaman-pinjaman di bawah Rp 5 juta, sehingga pada Desember 2012 tinggal tersisa 226 debitor dengan tunggakan kredit Rp 4,1 miliar.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI DI Yogyakarta Causa Imam Karana membenarkan bahwa sejumlah BPR kini masih menunggu kepastian penghapusan kredit macet UMKM yang rencananya akan difasilitasi menggunakan CSR BUMN-BUMN nonbank.

"Sama seperti BPR, kredit-kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DI Yogyakarta juga akan dihapuskan menggunakan dana-dana CSR mereka. Sekarang masih tersisa kredit macet di BPD DI Yogyakarta sebesar Rp 700 juta dari 18 debitor," ujarnya.

Menurut Causa, jumlah total kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta di seluruh perbankan mencapai Rp 31,2 miliar dari 542 debitor (minus koperasi dan lembaga penyedia pinjaman lain). Untuk menyelesaikan penghapusan kredit ini, dibutuhkan koordinasi intensif antarlembaga dan perbankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com