Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Yakin Kasus Rusli Tak Pengaruhi Elektabilitas Golkar

Kompas.com - 09/02/2013, 12:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang biasa dipanggil Ical meyakini kasus yang menjerat Ketua DPP Partai Golkar Rusli Zainal tidak akan memengaruhi elektabilitas partainya. Rusli yang juga Gubernur Riau itu ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka tiga kasus dugaan korupsi sekaligus.

"Insya Allah kasus Pak Rusli tidak akan memengaruhi elektabilitas dan Insya Allah Pak Rusli akan dinyatakan tidak bersalah," kata Aburizal, saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu di Wilayah Timur, di DPP Partai Golkar, Sabtu (9/2/2013). Menurut Ical, Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum bagi Rusli untuk menghadapi proses hukumnya di KPK.Selebihnya, kata Ical, Golkar menyerahkannya kepada proses hukum.

Meskipun demikian, Ical mengatakan kalau Partai Golkar belum berencana memberhentikan Rusli dari jabatan struktural. Partai Golkar masih menunggu keputusan pengadilan yang sah menyatakan Rusli bersalah atau tidak. "Sampai sekarang belum (berencana memberhentikan). Kita tunggu saja prosesnya," ucapnya.

Kepada wartawan, Ical juga berkomentar soal kasus hukum yang mendera sejumlah partai jelang pemilihan umum (Pemilu) 2014 ini. Menurutnya, kasus-kasus hukum yang melibatkan kader suatu partai politik, merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dianggap sebagai masalah partai."Jadi jangan karena satu (oknum), dikatakan partai (yang bermasalah)," ujar Ical.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi. Pertama, kasus penerimaan hadiah terkait Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kedua, pemberian hadiah terkait pembahasan Perda yang sama. Ketiga, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

    Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

    Whats New
    OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

    OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

    Rilis
    Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

    Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

    Whats New
    Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

    Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

    Work Smart
    INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

    INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

    Whats New
    Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

    Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

    Whats New
    Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

    Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

    Whats New
    Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

    Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

    Whats New
    Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

    Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

    Whats New
    Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

    Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

    Whats New
    Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

    Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

    Whats New
    Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

    Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

    Whats New
    IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

    IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

    Whats New
    Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

    Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

    Whats New
    Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

    Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com