Kompas.com - 12/02/2013, 12:12 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai awal tahun ini, semua pembiayaan kendaraan bermotor harus menerapkan uang muka 20 persen-25 persen. Nyatanya, masih banyak perusahaan yang menawarkan down payment (DP) di bawah ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang baru beroperasi pun kesulitan menangani masalah ini.

Praktik DP murah sudah menjadi rahasia umum. Lihat saja ke pusat-pusat perbelanjaan mulai dari mall hingga mini market di pinggir jalan, serta di sekitar stasisun pengisian bahan bakar umum (SPBU), banyak layanan DP murah. Bermodal uang Rp 500.000-Rp 1 juta sudah bisa membawa pulang sepeda motor.

"Aturan DP konvensional dan syariah memang memiliki kelemahan dalam hal sosialisasi. Waktunya terlalu mepet sehingga mengejutkan bagi pelaku industri," kata Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, beberapa waktu lalu.

Firdaus pun mengakui, OJK kesulitan mengawasi penerapan aturan uang muka. Ada banyak kendala dalam praktik pengawasan OJK yang baru beroperasi mulai awal tahun ini. Permasalahan utama adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal.

Namun, OJK tetap akan bersikap tegas bagi multifinance yang melanggar aturan PMK. Ia siap menjatuhkan sanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha.

Suwandi Wiratno, Ketua Harian Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengatakan, praktik DP murah kemungkinan terjadi di multifinance yang memiliki skema joint financing dengan bank syariah. Ini karena peraturan DP minimum untuk kredit kendaraan dan rumah yang ditetapkan Bank Indonesia, baru berlaku pada April 2013.

"Bila dengan skema joint financing, tidak masalah, tidak melanggar aturan karena aturan DP di bank baru berlaku April mendatang, " kata Suwandi. Ia juga menegaskan, selama ini anggota APPI yang masih memberikan DP murah sudah tahu konsekuensinya.

Sebelumnya, Willy S. Dharma, Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance) menegaskan, pihaknya telah memberikan DP sesuai dengan aturan yang berlaku. "Industri ini akan memasuki era baru dengan DP tinggi, karena sejalan dengan kenaikan upah minium pekerja," kata Willy. (Mona Tobing/Kontan)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.