Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Rapor Kinerja Darmin Nasution versi DPR

Kompas.com - 19/02/2013, 12:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki penilaian terhadap kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Hasil rapor tersebut menurut Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis ada nilai positif dan ada juga yang negatif.

Berikut rapor positif alias rapor hijau Darmin Naustion yang disampaikan oleh Harry Azhar:

Pertama, ada semangat untuk program men-domestik-an  perbankan. "Ini baru dilakukan oleh Darmin dibanding gubernur-gubernur sebelumnya," ujar Harry di Gedung DPR, Selasa, (19/2/2013).

Kedua, rencana Darmin untuk menguatkan peran perbankan nasional di luar negeri. Harry mengaku, bahwa Ia mendengar Dewan Gubernur BI terus melobi bank-bank sentral di luar negeri dalam rangka isu resiprokal.

"Walaupun tampaknya tidak terlalu berhasil, tetapi ada perubahan sikap dari bank-bank sentral di luar negeri," kata Harry.

Ketiga adalah, mengenai persinggungan fungsi intermediasi dan hubungannya dengan sektor riil. Harry berpendapat ini cukup bergema dalam kepemimpinan Darmin. Terlebih lagi, adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur minimum porsi 20 persen untuk UMKM.

Namun begitu, program ini memiliki masalah, karena ada beberapa bank yang fokus bisnisnya bukan pada UMKM. Lalu, ada juga isu financial inclusion dari branchless banking yang baru muncul namun sudah cukup mencuat.

Selain penilaian positif tersebut, Harry juga membeberkan rapor merah Darmin. Yaitu, kemampuan Darmin dalam mengatasi masalah inflasi. Ia melihat, BI sedikit berhasil dari segi institusional, yakni dalam framework dan desain yang relatif baik.

Namun, inflasi memang rentan pada sumber lain atau administer price, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Per Desember 2012, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) year on year (yoy) berada di posisi 4,3 persen.

Kemudian, yang dinilai Harry belum baik dalam kepemimpinan Darmin adalah, mengenai nilai tukar dan suku bunga. "Nilai tukar yang paling tidak oke," jelas Harry. Bulan lalu, rupiah sempat melemah hingga ke posisi Rp 9.800.

Pada pemilihan Gubernur BI beberapa bulan mendatang, DPR berharap nantinya gubernur BI yang tetap memiliki semangat dan perhatian untuk perbankan domestik yang tetap berkuasa di negeri sendiri.

Selain itu, harus ada akses rakyat kecil yang semakin besar terhadap dunia perbankan semakin besar. "Gubernur BI yang akan datang harus menggenjot itu," tandas Harry.

Per 22 Mei nanti, masa jabatan Darmin Nasution akan habis. Presiden akan mengirimkan nama calon Gubernur BI untuk dipilih oleh DPR. (Annisa Aninditya Wibawa/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Work Smart
    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Whats New
    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Whats New
    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Whats New
    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Whats New
    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    Whats New
    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Whats New
    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com