Kompas.com - 20/02/2013, 14:47 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menjelaskan, rencana sepeda motor untuk bisa masuk ke jalur jalan tol merupakan ide konyol. Hal ini disebabkan rencana tersebut akan menyalahi aturan yang ada.

"Itu tidak akan efektif menekan kemacetan Ibu Kota, apalagi jika sepeda motor itu masuk ke bahu jalan, itu akan melanggar aturan," kata Djoko saat diskusi "Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan" di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Djoko menegaskan, bahu jalan di jalur tol itu dipergunakan dalam kondisi darurat, misalnya saat terjadi kecelakaan, jalur ini akan digunakan untuk evakuasi. Atau, jalur ini dipergunakan sebagai jalur pemeriksaan dari badan pengelola jalan tol masing-masing.

Sebenarnya, ide sepeda motor masuk jalan tol itu sudah pernah dilakukan di Rajamandala di kawasan Sukabumi. Pengguna hanya perlu membayar Rp 500 sekali jalan. Namun, pada 1998 lalu, jalur sepeda motor ini dihapus karena dinilai tidak efektif.

"Masalahnya, saat mau membangun Tol Surabaya-Madura, ada peraturan pemerintah yang diubah sehingga sepeda motor bisa masuk kembali ke jalan tol melalui jalur khusus," tuturnya.

Memang, kata Djoko, saat sepeda motor masuk jalan tol, kondisi jalur khusus untuk motor ini akan aman bagi penumpang. Masalahnya, saat pengguna sepeda motor keluar dari jalan tol, kondisinya akan sama lagi, yaitu macet. Sekadar catatan, sepeda motor merupakan penyebab kecelakaan tertinggi di jalan raya. Hal inilah yang menyebabkan sepeda motor akan dinilai riskan jika dibuatkan jalur meskipun khusus.

"Kalau mau sepeda motor masuk jalan tol, buat saja jalur baru. Jangan pakai bahu jalan karena bahu jalan itu wajib ada. Padahal, di Malaysia, meski jalan tol juga disediakan untuk sepeda motor dengan gratis, mereka tidak ada yang mau masuk," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Solusinya, harus ada regulasi sepeda motor, misalnya khusus cc nya. Sepeda motor sekarang memiliki cc tinggi. Padahal, kondisi sepeda motor di Ibu Kota harus memiliki cc rendah, maksimal 70 cc.

"Otomatis, kalau cc-nya rendah, dia tidak akan melaju kencang, tidak jauh-jauh mengendarai sepeda motor. Semua pakai transportasi publik. Seperti di luar negeri, mereka malah memakai sepeda motor dengan cc rendah atau memakai sepeda motor listrik," lanjutnya.

Namun, agar tidak mengganggu perekonomian karena penjualan sepeda motor di dalam negeri juga cukup tinggi, pemerintah bisa mengatur pembelian sepeda motor dengan cc tinggi bisa dibeli di zona daerah tertentu atau di kawasan pedesaan. Atau, bisa juga sepeda motor bisa dipakai di daerah yang tidak ada sarana angkutan publiknya.

"Di China saja, sepeda motor dengan cc tinggi malah buat ojek. Nanti sepeda motor dengan cc tinggi di dalam negeri bisa dikhususkan di pedesaan agar bisa mengangkut hasil pertanian ke kota," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X